Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS golongan IVb di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diduga palsu bukan merupakan dokumen resmi. SK tersebut diduga mencatut nama dan tanda tangan elektronik Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, mengatakan klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat yang ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial.
Menurut Kasrul, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemprov Maluku pun berkoordinasi dengan Pemkot Ambon dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian itu.
“Dokumen tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Provinsi Maluku. Dugaan pemalsuan ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kasrul dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Kasrul menjelaskan, penerbitan SK kenaikan pangkat PNS, khususnya golongan IVa dan IVb, harus melalui prosedur administrasi resmi menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Prosesnya melibatkan verifikasi berjenjang, mulai dari BKPSDM kabupaten/kota, BKD Provinsi Maluku, hingga BKN Regional IV Makassar.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, BKN menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penandatanganan SK secara elektronik oleh gubernur. SK digital yang sah selanjutnya tersimpan di akun MyASN milik PNS yang bersangkutan.
Pemprov Maluku menegaskan penanganan dugaan pemalsuan tersebut akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Koordinasi dengan Pemkot Ambon dilakukan agar setiap langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing, sementara aparat penegak hukum dilibatkan untuk memastikan dugaan pelanggaran diproses melalui mekanisme hukum.
“Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Selain menindaklanjuti dugaan pemalsuan SK, Gubernur Maluku mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa pengurusan dokumen kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, tidak dipungut biaya.
ASN diminta mengurus administrasi kepegawaian melalui perangkat daerah dan saluran resmi. Mereka juga diimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kemudahan pengurusan dokumen dengan meminta imbalan uang.
Kasrul turut mengingatkan ASN agar memeriksa keabsahan dokumen kepegawaian melalui aplikasi MyASN atau melakukan konfirmasi langsung kepada BKD jika menemukan dokumen yang diragukan.
“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjaga integritas birokrasi, memperkuat tertib administrasi kepegawaian, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pemprov Maluku berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap potensi penipuan dan pemalsuan dokumen kepegawaian.
“Melalui klarifikasi ini, masyarakat dan seluruh ASN diharapkan memperoleh informasi yang benar serta lebih waspada terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, dengan selalu melihat pada aplikasi MyASN dan bila perlu mengklarifikasi secara langsung ke BKD,” tutup Kasrul.(LM01)
