Ambon, LensoMerah.com – Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Booi, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-102/Q.1.10.1/Fd.2/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 yang diterbitkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Asmin Hamja, SH., MH.
Sebelumnya, Tim Penyelidik telah melaksanakan ekspose hasil penyelidikan pada 19 Juni 2026. Dari hasil ekspose tersebut disimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Booi Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.
Bukti-bukti tersebut diperoleh dari keterangan sejumlah pihak yang dimintai klarifikasi serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama proses penyelidikan berlangsung.
Hasil penyelidikan menunjukkan Pemerintah Negeri Booi mengelola anggaran yang melekat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) sekitar Rp3,9 miliar selama periode Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Tim Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negeri, termasuk penggunaan anggaran kegiatan yang diduga tidak sesuai peruntukannya.
Dari akumulasi hasil pemeriksaan Inspektorat untuk Tahun Anggaran 2022 hingga 2024, setelah dikurangi pengembalian ke Kas Negeri sebesar Rp73.727.112, masih terdapat indikasi kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp1.445.005.426 yang hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dugaan penyimpangan tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, Tim Penyidik akan melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi serta menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Booi.
Kejaksaan menegaskan bahwa peningkatan status perkara ini merupakan bentuk komitmen dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran negara.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, Tim Penyidik juga akan melakukan pengumpulan dokumen dan tindakan penyidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga diperoleh kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang sah.(LM01)
