Ambon,LensoMerah.com -Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa kebijakan penggembokan ban kendaraan roda empat yang parkir di area terlarang maupun parkir inap bukanlah kebijakan baru, melainkan telah melalui proses sosialisasi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Hal tersebut disampaikan Hary Far-Far saat diwawancarai via telepon seluler oleh media LensoMerah.com, menyusul gelombang protes masyarakat terkait penerapan gembok ban yang dinilai tidak merata dan terkesan tebang pilih. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan konsistensi kebijakan yang sebelumnya sempat diterapkan, kemudian berhenti dalam waktu lama, dan kini kembali diberlakukan.
Menanggapi hal tersebut, Hary menjelaskan bahwa kebijakan penertiban parkir merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dijalankan oleh aparat pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Ambon.
“Penertiban ini bukan hal baru. Sudah pernah berlaku dan juga sudah disosialisasikan. Bahkan beberapa waktu terakhir, Dinas Perhubungan sudah menempelkan selebaran pada kendaraan yang parkir inap sebagai bentuk pemberitahuan bahwa parkir di ruas jalan utama tidak diperbolehkan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa secara prosedural, langkah yang dilakukan telah melalui proses administrasi dan tahapan peringatan, sehingga penindakan berupa penggembokan ban dilakukan bukan secara tiba-tiba.
Lebih lanjut, Hary Far-Far menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu usulan DPRD, khususnya Komisi III, sebagai solusi untuk mengurai kemacetan dan mendukung penataan Kota Ambon yang lebih tertib.
“Beberapa titik kemacetan di Kota Ambon itu disebabkan oleh mobil-mobil yang parkir di badan jalan. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Maka penertiban ini menjadi solusi untuk menata arus lalu lintas, terutama di kawasan padat aktivitas pada pagi hari,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut demi kepentingan bersama. Menurutnya, penataan parkir bukan untuk merugikan warga, melainkan untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Kita semua tahu, sejak dulu selalu disampaikan bahwa kalau mau membeli mobil, sebaiknya sudah memiliki garasi. Tujuannya agar kendaraan tidak diparkir sembarangan dan mengganggu aktivitas masyarakat lain,” tambahnya.
Komisi III DPRD Kota Ambon berharap penerapan aturan ini dapat dilakukan secara konsisten, adil, dan berkelanjutan, sehingga penataan lalu lintas dan wajah Kota Ambon yang lebih tertib dapat benar-benar terwujud.(LM01)
