Ambon, LensoMerah.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mencegah dan menangani persoalan pertanahan di Maluku.
Penandatanganan PKS berlangsung di Ballroom Hotel Kamari, Jalan Kakialy, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Dr H Muhallis, sejumlah pejabat utama kedua lembaga, serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Maluku.
Rudy mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting karena persoalan tanah berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, pembangunan, hingga aset negara.
“Tanah menyangkut penghidupan masyarakat, tempat berlangsungnya pembangunan, dan kekayaan negara yang harus dijaga. Karena itu, kerja sama ini harus memberi manfaat yang nyata bagi kepastian hak atas tanah dan penyelesaian persoalan pertanahan di Maluku,” kata Rudy.
Menurutnya, PKS tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Seluruh bidang terkait di lingkungan Kejati Maluku diminta menjalankan kerja sama secara konkret bersama BPN.
“Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, saya menempatkan perjanjian ini sebagai kerja sama kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh bidang terkait,” tegasnya.
Rudy menekankan pentingnya dukungan data dan informasi pertanahan yang akurat. Data tersebut dibutuhkan untuk memastikan letak dan batas bidang tanah, riwayat hak, hingga dasar penerbitan dokumen pertanahan.
Karena itu, ia meminta Kejati dan BPN membangun komunikasi yang tertib agar kebutuhan data dalam penanganan persoalan hukum dapat dipenuhi secara cepat dan tepat, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini harus mendukung pelayanan yang sah dan penanganan penyimpangan secara objektif. Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu ditelaah secara profesional,” ujarnya.
Rudy juga menyoroti penanganan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan administrasi, sengketa hak maupun dugaan tindak pidana. Menurutnya, setiap persoalan harus dipetakan berdasarkan karakteristiknya agar langkah penyelesaian tidak keliru.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, Kejaksaan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Dalam konteks Maluku, Rudy meminta persoalan pertanahan turut memperhatikan hak masyarakat adat serta kondisi faktual di lapangan.
“Kepastian hukum harus diwujudkan melalui keputusan dan tindakan yang cermat dengan tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan dasar hak yang dimilikinya,” katanya.
Kerja sama dengan BPN juga dinilai penting dalam pemulihan aset tindak pidana maupun aset lainnya. Dukungan BPN dibutuhkan dalam identifikasi bidang tanah, penelusuran status dan riwayat hak, hingga tindak lanjut administrasi pertanahan.
Di bidang Datun, ruang lingkup kerja sama mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya.
Rudy meminta para Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan secara cermat dan menyusun rekomendasi berdasarkan fakta serta dokumen yang lengkap.
“Saya meminta kepada jajaran Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Datun, Pemulihan Aset, dan Pembinaan untuk segera mengidentifikasi kebutuhan kerja sama sesuai tugas masing-masing. Tetapkan prioritas bersama mitra BPN, tunjuk pejabat penghubung, dan siapkan pengaturan teknis dengan penanggung jawab serta target waktu,” tegasnya.
Ia mengatakan keberhasilan kerja sama tersebut nantinya dapat diukur dari ketepatan pemenuhan data dalam penanganan perkara, penyelesaian persoalan pertanahan yang menghambat pembangunan, kemajuan pemulihan aset, serta pendaftaran tanah Barang Milik Negara (BMN).
Rudy juga mengingatkan jajaran Kejati Maluku dan BPN agar menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama.
“Mari kita wujudkan pelayanan yang dapat dipercaya dan perlindungan hak masyarakat melalui pelaksanaan kewenangan yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Usai sambutan, Rudy bersama Muhallis menandatangani PKS di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dalam kegiatan yang sama, BPN Provinsi Maluku juga menyerahkan Sertifikat Tanah Mess Kejaksaan Negeri Tual kepada Kepala Kejati Maluku.
Penandatanganan PKS dan penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari komitmen kedua lembaga dalam memperkuat koordinasi, kepastian hukum pertanahan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara di Maluku.
Sejumlah pejabat utama Kejati Maluku turut hadir, di antaranya Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suardi, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, Kabag Tata Usaha Dr. Resmen, serta Koordinator Samy Sapulette dan Amri Kurniawan.(LM01)
