BPJS Kesehatan Gandeng 31 Asuransi Tambahan, Ini Skema KAPJ

Ambon,LensoMerah.com- BPJS Kesehatan memperluas kerja sama dengan perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dalam penerapan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Kini, sebanyak 31 perusahaan asuransi telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam skema tersebut.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KAPJ antara BPJS Kesehatan dan 18 AKT di sela kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor, Selasa (6/10/2026).

Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan KAPJ yang dilakukan melalui forum KKSK. Sebelumnya, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi Asuransi Kesehatan Tambahan membentuk Task Force Percepatan Implementasi KAPJ.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi manfaat antara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan AKT.

“Penandatanganan kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem jaminan kesehatan yang semakin kuat dan kolaboratif,” kata Abdi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, penerapan KAPJ diharapkan memberikan kepastian pembiayaan, transparansi proses penjaminan, serta kemudahan bagi peserta melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan perusahaan asuransi tambahan.

Abdi menjelaskan KAPJ bukan konsep baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Pengaturan mengenai kenaikan kelas perawatan dan pembayaran selisih biaya sebelumnya telah diatur dalam sejumlah regulasi.

Kehadiran Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1117 Tahun 2025, kata dia, memperkuat implementasi KAPJ. Penguatan tersebut meliputi koordinasi kepesertaan aktif JKN dan AKT, sistem tagihan satu pintu, pembagian proporsi pembiayaan, hingga perlindungan peserta dari potensi biaya tambahan di luar ketentuan.

Dalam penerapannya, peserta yang ingin menggunakan KAPJ harus memiliki kepesertaan JKN dan AKT yang sama-sama aktif. Pelayanan juga harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kedua penyelenggara jaminan.

Ada tiga ruang lingkup utama dalam PKS KAPJ, yakni koordinasi kepesertaan aktif JKN, koordinasi sistem tagihan satu pintu, serta koordinasi selisih biaya pelayanan kesehatan.

Abdi mengatakan terdapat dua skema pelayanan dalam implementasi KAPJ.

Pada skema pertama, peserta mengikuti prosedur JKN. Pembiayaan dilakukan secara proporsional, yakni BPJS Kesehatan menanggung 75 persen tarif INA-CBG, sedangkan AKT menanggung selisih biaya hingga maksimal 175 persen tarif INA-CBG sesuai ketentuan.

“Pada skema ini peserta tidak dikenakan biaya tambahan (out of pocket) di luar ketentuan,” ujarnya.

Sementara pada skema kedua, peserta dapat mengakses rumah sakit yang menjadi jejaring AKT tanpa melalui prosedur JKN. Seluruh biaya pelayanan ditanggung oleh AKT sesuai manfaat polis yang dimiliki.

Dalam skema tersebut, BPJS Kesehatan tidak menjadi pembayar pelayanan kesehatan. Namun, koordinasi mengenai keaktifan kepesertaan JKN dan AKT tetap dilakukan.

“Implementasi KAPJ diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta JKN yang juga memiliki Asuransi Kesehatan Tambahan,” kata Abdi.

Dengan mekanisme tersebut, peserta berkesempatan mendapatkan pelayanan dengan kelas perawatan yang lebih tinggi melalui pembiayaan selisih biaya yang dijamin AKT sesuai ketentuan polis.

Peserta juga mendapatkan kepastian mengenai pihak yang menanggung selisih biaya pelayanan kesehatan. Selain itu, sistem tagihan satu pintu diharapkan membuat proses pembiayaan lebih transparan sekaligus mengurangi potensi pengeluaran pribadi yang tidak sesuai ketentuan.

Menkes: Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan KAPJ menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan AKT, akan memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas dengan mekanisme pembiayaan yang lebih terkoordinasi,” ujar Budi.

Menurutnya, KAPJ juga dapat mendorong efisiensi dan transparansi biaya pelayanan kesehatan sehingga pengelolaan pembiayaan kesehatan semakin optimal tanpa mengurangi mutu layanan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan implementasi KAPJ menunjukkan bahwa Program JKN dan AKT dapat saling melengkapi.

“Ini membuktikan bahwa Program JKN dan AKT tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat,” kata Ogi.

Ogi mengatakan OJK terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan, salah satunya melalui POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Aturan tersebut mendorong perusahaan asuransi meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko serta memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya, termasuk Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Dari 31 AKT yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebanyak 25 AKT telah bermitra dengan 13 rumah sakit atau grup rumah sakit.

OJK berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif dan terus diperluas. Targetnya, seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam implementasi KAPJ pada 2027.

Berikut 31 Asuransi Kesehatan Tambahan yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ:

1. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

2. PT Asuransi BRI Life

3. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)

4. PT Hanwha Life Insurance Indonesia

5. PT Asuransi Jiwa Sequis Life

6. PT AIA Financial

7. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

8. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah

9. PT Asuransi Allianz Life Indonesia

10. PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung (EquiraLife)

11. PT Asuransi Sinar Mas