AMBON,LensoMerah.com– BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Media Gathering Tahun 2026 di Inces Cafe, Ambon, Kamis (25/6). Kegiatan ini menjadi ajang mempererat kemitraan dengan insan pers sekaligus memberikan pemahaman mendalam terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran BPJS Kesehatan dalam sistem kesehatan nasional.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada media yang selama ini mendukung berbagai program BPJS Kesehatan di Maluku.
“Saya memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan terima kasih atas dukungan teman-teman media kepada BPJS Kesehatan. Di seluruh Provinsi Maluku hanya terdapat satu kantor cabang BPJS Kesehatan, yaitu Cabang Ambon. Kami mohon dukungan dan kerja sama yang baik untuk terus mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rumalutur, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai program JKN kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajibannya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina, ST., MBA, dalam paparannya menegaskan bahwa media dan kalangan mahasiswa merupakan dua kelompok penting yang mampu membentuk opini publik terkait program jaminan sosial.
“Kelompok pertama adalah media dan yang kedua adalah mahasiswa. Dua kelompok ini mampu mengubah cara berpikir masyarakat. Tantangan terbesar program pemerintah saat ini adalah literasi masyarakat yang masih rendah terhadap JKN,” kata Asyraf.
Ia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat yang baru mencari informasi mengenai BPJS Kesehatan ketika menghadapi masalah atau saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Padahal, Program JKN telah berjalan lebih dari satu dekade dan berbagai upaya sosialisasi terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Asyraf memaparkan konsep Indonesia sebagai Welfare State atau negara kesejahteraan, di mana negara memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui berbagai program jaminan sosial.
“Salah satu ciri negara kesejahteraan adalah adanya program jaminan sosial yang menjamin masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga legislatif berperan menyusun regulasi, termasuk menetapkan kebijakan dan tarif pelayanan kesehatan.
Sementara BPJS Kesehatan menjalankan fungsi pembiayaan kesehatan dengan menjamin ketersediaan dana pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang efektif dan berkualitas.
Asyraf juga mengingatkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mencakup enam program jaminan sosial, yakni Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menurutnya, konsep dasar asuransi sosial yang diterapkan dalam JKN adalah mekanisme gotong royong, yaitu mengalihkan risiko individu menjadi risiko kelompok melalui pembayaran iuran.
“Semakin banyak anggota dalam kelompok, maka iuran akan semakin ringan dan risiko yang dapat ditanggung semakin besar. Karena itu JKN bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk gotong royong bangsa,” ungkapnya.
Dalam pengelolaan program JKN, BPJS Kesehatan memiliki tiga fungsi utama, yaitu risk pooling (pengelolaan risiko), revenue collection (pengumpulan iuran), dan strategic purchasing (pembelian layanan kesehatan secara strategis).
Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, BPJS Kesehatan juga diawasi oleh sejumlah lembaga independen, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kantor Akuntan Publik (KAP).
“BPJS Kesehatan memiliki dua pengelolaan keuangan yang terpisah, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS. Keduanya dikelola secara terpisah dan diawasi secara ketat,” tegasnya.
Melalui kegiatan Media Gathering ini, BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan media terus diperkuat guna meningkatkan literasi masyarakat tentang JKN, sehingga informasi yang diterima publik semakin akurat dan mampu mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.(LM01)
