AMBON,LensoMerah.com — Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena membuka secara resmi DPRD Expo 2026 yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 2-3 September 2026,berlangsung di Halaman Kantor DPRD Kota Ambon
DPRD Expo yang telah memasuki pelaksanaan ketiga itu mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Ambon Bersih untuk Maluku Sehat Menuju Indonesia Maju.”
Kegiatan tersebut menghadirkan pelayanan publik, pameran hasil kerja DPRD, pelayanan kesehatan, pangan murah, hiburan masyarakat, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 55 stan UMKM lokal turut meramaikan Expo.
Dalam sambutannya, Bodewin meminta kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial atau tempat memajang produk. Expo, menurut dia, harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM.
“Kita melaksanakan Expo ini bukan hanya untuk datang dan memajang barang-barang. Expo ini kita buat dengan tujuan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Bodewin.
Ia mengajak pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta masyarakat untuk membeli produk-produk yang dipasarkan para pelaku UMKM.
Menurut Bodewin, keberhasilan Expo tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung atau banyaknya stan yang dibuka. Kegiatan tersebut harus menghasilkan transaksi dan perputaran uang di tengah masyarakat.
“Percuma kita melaksanakan Expo apabila orang datang hanya melihat, kemudian mengatakan bagus sekali, lalu pulang tanpa membeli apa-apa. Itu bukan tujuan utama sebuah Expo,” ujarnya.
Bodewin mengatakan Expo harus menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha dan pembeli.
“Kalau datang, lihat produk, tanyakan harganya, lalu beli. Kalau ada satu produk yang menarik, jangan hanya membeli satu. Kalau mampu, beli sepuluh. Nah, itu baru namanya Expo,” katanya.
Bodewin kemudian menggambarkan besarnya perputaran ekonomi yang dapat tercipta apabila seluruh pejabat dan anggota DPRD ikut membeli produk UMKM.
DPRD Kota Ambon memiliki 35 pimpinan dan anggota. Jika masing-masing berbelanja rata-rata Rp2 juta selama Expo berlangsung, sedikitnya Rp70 juta dapat berputar di tengah pelaku UMKM.
Nilai tersebut, menurut dia, dapat bertambah apabila pimpinan DPRD dan jajaran pemerintah kota turut meningkatkan belanja produk lokal.
“Kalau masing-masing berbelanja minimal Rp500 ribu saja, maka sudah ada puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang dapat berputar di tengah-tengah masyarakat melalui UMKM,” ujarnya.
Ia berharap puluhan pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh tambahan pendapatan melalui transaksi selama Expo berlangsung.
“Datang, lihat, beli, dan bawa pulang produk-produk UMKM kita,” kata Bodewin.
Menurut dia, Expo bukan sekadar ruang untuk memamerkan produk, melainkan tempat bertemunya produk dan pasar serta menghasilkan manfaat ekonomi nyata.
Bodewin juga meminta pelaku UMKM memanfaatkan DPRD Expo sebagai kesempatan untuk memperkenalkan produk, membangun jaringan, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan.
Pemerintah Kota Ambon dan DPRD, kata dia, akan terus membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Namun, keberhasilan usaha juga membutuhkan kreativitas, inovasi, dan kerja keras dari pelaku usaha.
Bodewin mengatakan penguatan UMKM menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Ambon untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Momentum Hari Ulang Tahun ke-451 Kota Ambon pada 7 September 2026, menurut dia, juga harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan dan merancang langkah baru bagi masa depan kota.
“Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan. Tetapi sekaligus kita merencanakan berbagai hal yang akan kita lakukan ke depan demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” katanya.
Ia mengatakan Kota Ambon memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan daerah yang ditopang sumber daya alam dan industri pertambangan dalam skala besar.
Karena itu, pemerintah kota memilih memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM.
“Kota Ambon tidak mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang banyak seperti daerah-daerah itu. Ambon dengan cirinya sendiri, kota yang terbatas sumber daya alam,” ujarnya.
Menurut Bodewin, tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat yang ingin membangun usaha, termasuk melalui kemudahan perizinan, pembukaan akses pasar, penyediaan ruang usaha, dan berbagai program pendukung lainnya.
Pemkot Ambon, kata dia, juga telah memberikan sejumlah dukungan kepada pelaku usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha secara gratis, bantuan modal, dan penyediaan tempat usaha.
“UMKM ini salah satu fondasi ekonomi kita di Kota Ambon,” katanya.
Ia menilai UMKM memiliki ketahanan yang cukup kuat ketika perekonomian menghadapi tekanan.
Ketika sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau menghentikan kegiatan usaha, sektor UMKM tetap menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Karena hanya dengan cara itu kita ciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, sekaligus berupaya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon,” ujarnya.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, Bodewin menempatkan peningkatan pelayanan publik sebagai agenda penting Pemerintah Kota Ambon.
Menurut dia, perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat mengharuskan pemerintah menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan terbuka.
“Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik,” katanya.
Pemkot Ambon, menurut dia, terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengurangi proses pelayanan yang rumit dan berbelit-belit.
Kehadiran sejumlah instansi dan lembaga dalam DPRD Expo 2026 juga dinilai sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bodewin berharap pelayanan bagi UMKM turut diperkuat, mulai dari perizinan hingga kebutuhan sertifikasi dan legalitas usaha.
“Kalau ada pelaku-pelaku UMKM, siapkan booth untuk Balai POM, siapkan untuk Badan Sertifikasi Halal dan seterusnya supaya membantu teman-teman pelaku UMKM,” ujarnya.
Di sisi lain, Bodewin menyoroti fungsi DPRD sebagai rumah rakyat. Menurut dia, kantor DPRD harus menjadi ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi.
“Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat datang menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota,” katanya.
Bodewin meyakini penguatan ekonomi masyarakat dan pembenahan pelayanan publik harus berjalan beriringan untuk membawa Kota Ambon berkembang.
“Apabila dua hal ini dapat kita lakukan dengan baik, yaitu penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saya yakin kita akan mampu membawa Kota Ambon semakin maju ke depan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Sekretariat DPRD, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan DPRD Expo.
Bodewin berharap kegiatan tersebut dapat terus menjadi tradisi positif dan menginspirasi lembaga lain untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kota Ambon.
Ia bahkan berharap Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan dan lembaga keuangan dapat menggelar Expo dalam skala lebih besar guna memperluas akses UMKM terhadap edukasi, layanan keuangan, dan pasar.
“Saya berharap suatu ketika nanti lewat OJK, pihak-pihak perbankan dan lembaga-lembaga keuangan di Kota Ambon melakukan Expo yang besar, supaya UMKM kita tetap hidup,” tandasnya.
DPRD Expo 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari kemeriahan menjelang HUT ke-451 Kota Ambon, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.(LM01)
