Ambon,LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait berbagai persoalan yang dikeluhkan warga Permukiman Bukit Hijau Urimessing (BHU), Senin (8/6/2026), di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry P. Farfar, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Gunawan Mochtar.
Usai memimpin rapat, Farfar menegaskan Komisi III akan kembali menggelar RDP lanjutan pada pekan depan dengan menghadirkan pihak pengembang serta sejumlah instansi teknis guna melengkapi data dan informasi terkait proses perizinan pembangunan kawasan BHU.
“Komisi merekomendasikan untuk melakukan rapat dengar pendapat lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait guna melengkapi seluruh informasi dan data mengenai proses perizinan. Nanti kami juga akan memanggil Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan terkait dokumen UKL-UPL serta izin lingkungan,” kata Farfar.
Selain itu, Komisi III juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi BHU bersama dinas teknis pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Farfar, kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus menelusuri dokumen lingkungan yang dimiliki pengembang.
“Jika ditemukan adanya implikasi hukum terkait persoalan lingkungan, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka persoalan ini akan kami dorong ke ranah hukum,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi III menemukan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak pengembang. Padahal, berbagai fasilitas dan infrastruktur dasar tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada para konsumen.
“Banyak sarana pendukung dan infrastruktur dasar yang seharusnya disiapkan oleh pihak developer, tetapi sampai hari ini belum dilaksanakan. Bahkan berdasarkan penyampaian warga, pengembang terkesan tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya,” ungkap Farfar.
Komisi III juga menyoroti keluhan warga terkait belum tersedianya sejumlah fasilitas penting sebagaimana dijanjikan dalam brosur pemasaran, seperti penerangan jalan, jaringan air bersih, hingga pembangunan talud penahan pada kawasan yang memiliki kontur perbukitan.
Farfar menegaskan, warga yang telah memenuhi kewajiban pembayaran berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang dijanjikan pengembang.
“Kami hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat BHU. Ketika masyarakat sudah melakukan pembayaran sebagai konsumen, maka mereka berhak menikmati fasilitas yang dijanjikan oleh developer,” ujarnya.
Tak hanya itu, fakta yang terungkap dalam rapat juga menunjukkan masih adanya warga yang telah melunasi pembayaran rumah secara tunai namun belum menerima sertifikat tanah.
“Ternyata ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pelunasan secara tunai, tetapi hingga saat ini belum menerima sertifikat. Jumlah rumah yang telah dibangun sekitar 170 unit, sementara yang sudah ditempati baru sekitar 90 unit,” jelasnya.
Komisi III berharap pada RDP lanjutan nanti seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak pengembang, dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai persoalan yang dikeluhkan warga.
RDP tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonny Latuputty, bersama jajaran, perangkat RT 007/RW 001 BHU, warga setempat, serta sejumlah undangan lainnya.(LM01)
