Ambon, LensoMerah.com – Ledakan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon memunculkan kekhawatiran baru di DPRD Kota Ambon. Ribuan UMKM yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai belum mendapat pendampingan serius, sehingga berpotensi berhenti berkembang bahkan tutup di tengah jalan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw, menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan tingginya angka UMKM tanpa mengetahui kondisi riil usaha masyarakat.
Data tahun 2026 yang diterima DPRD menunjukkan jumlah UMKM di Kecamatan Nusaniwe mencapai 7.658 unit, sementara di Kecamatan Sirimau tercatat 10.584 unit. Jumlah di kecamatan lainnya pun disebut tidak jauh berbeda.
“Jumlahnya memang besar dan bagus, tetapi jangan sampai hanya sebatas angka di atas kertas. Pemerintah harus tahu apakah usaha-usaha itu masih berjalan, berkembang, atau justru berhenti di tengah jalan,” kata Laturiuw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (11/5).
Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Kota Ambon sehingga perlu mendapat perhatian serius melalui identifikasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
Ia menilai banyak pelaku usaha kecil sebenarnya memiliki produk yang potensial dan usaha yang telah berjalan lama, namun sulit berkembang akibat keterbatasan modal serta minimnya pendampingan.
“Jangan hanya mendata lalu selesai. Harus ada pengawasan dan pendampingan nyata. Mana yang perlu tambahan modal, mana yang perlu pengembangan usaha, dan apa kendala yang mereka hadapi itu harus dipetakan,” tegasnya.
Laturiuw juga menyoroti minimnya keterlibatan perusahaan BUMN dan BUMD dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Ambon. Padahal, menurutnya, program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kalau anggaran daerah terbatas, bukan berarti pemerintah tinggal diam. BUMN dan BUMD harus dilibatkan lewat CSR dan TJSL untuk menopang pengembangan UMKM masyarakat,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kota Ambon, lanjut dia, berencana memanggil Dinas Koperasi dan UMKM guna meminta penjelasan terkait langkah konkret pemerintah dalam memantau dan mengembangkan ribuan UMKM di Kota Ambon.
“UMKM ini kunci pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya dibanggakan jumlahnya, tetapi harus dipastikan mereka benar-benar hidup dan berkembang,” tandasnya.(LM01)
