Ambon,LensoMerah.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Dessy Halauw, menegaskan pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul polemik pembagian ruang kelas antara SD Inpres 24 Ambon dan SD Inpres 39 Ambon. RDP tersebut berlangsung di Balai Rakyat DPRD Kota Ambon, Senin (23/2), setelah Komisi II melakukan peninjauan langsung (on the spot) ke kedua sekolah.
Dessy Halauw menjelaskan, agenda RDP sebenarnya tidak terjadwal. Namun, langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas surat masuk dari pihak SD Inpres 24 yang menyampaikan aspirasi terkait mekanisme pembelajaran dan penggunaan ruang kelas.
Menurutnya, SD Inpres 24 mengusulkan agar pembelajaran dilakukan secara paralel di enam ruang kelas tanpa pembagian tiga ruang untuk masing-masing sekolah. Skema yang diusulkan adalah pembagian sif pagi dan siang, misalnya SD Inpres 24 masuk pagi dan SD Inpres 39 masuk siang.
“Keinginan dari SD 24 adalah pembelajaran dilakukan secara paralel. Jadi bukan dibagi tiga kelas untuk masing-masing sekolah, tetapi digunakan bersama dengan sistem sif pagi dan siang. Itu dianggap solusi terbaik agar koordinasi antar kepala sekolah dan guru tetap berjalan baik,” jelas Dessy.
Ia menyebut, usulan tersebut telah disampaikan kepada pihak SD Inpres 39 dan pengawas sekolah. Namun, respons yang diterima dinilai kurang maksimal, bahkan pengawas mengembalikan keputusan kepada kedua pihak sekolah untuk menyelesaikan bersama.
SD Inpres 24 menilai sistem sif terpisah tanpa pola paralel akan menyulitkan koordinasi karena intensitas pertemuan antar guru dan kepala sekolah menjadi terbatas.
Sementara itu, pihak SD Inpres 39 disebut memiliki pertimbangan tersendiri. Salah satu alasannya karena status sebagai sekolah penggerak dengan fasilitas yang dinilai lebih prioritas.
Dalam kunjungan lapangan, Komisi II sempat mengundang Kepala Sekolah SD Inpres 39 untuk hadir bersama di ruang Kepala Sekolah SD Inpres 24. Namun undangan tersebut tidak langsung dipenuhi, sehingga memicu ketersinggungan dari pihak DPRD.
“Kami turun bukan hanya menindaklanjuti aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra Dinas Pendidikan. Ketika kami mengundang dan tidak direspons, tentu kami merasa tidak dihargai sebagai wakil rakyat,” tegas Dessy.
Namun dalam RDP yang digelar kemudian, Kepala Sekolah SD Inpres 39 telah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku sempat merasa khawatir dan trauma akibat pengalaman sebelumnya dengan kunjungan mendadak anggota DPR yang sempat menghentikan proses pembangunan di sekolah tersebut.
Dessy menilai persoalan ini juga dipengaruhi adanya ego masing-masing pihak. Namun dalam forum RDP, kedua belah pihak mulai menunjukkan sikap terbuka.
“Pada prinsipnya, dari pihak SD 39 sudah mulai mengalah. Jika memang Dinas Pendidikan memutuskan pembelajaran dilakukan secara paralel dengan pembagian sif, maka mereka akan mengikuti ketentuan tersebut,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kota Ambon kini menunggu keputusan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon sebagai solusi final atas polemik tersebut. DPRD berharap keputusan nantinya dapat mengedepankan kepentingan peserta didik serta menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi kedua sekolah.(LM01)
