Ambon,LensoMerah.com-Polemik pembayaran upah tenaga kerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK) pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu Ambon akhirnya menemui titik terang. Komisi I DPRD Kota Ambon berhasil memfasilitasi pertemuan antara pihak rumah sakit dan pekerja sebagai pelapor, yang berujung pada kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan dan berlandaskan prinsip kemanusiaan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Aris Soulissa, kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (5/2/2026), menegaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan hubungan industrial tersebut tanpa memperpanjang konflik.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mencapai titik terang. Baik pihak pelapor maupun pihak rumah sakit telah sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui tahapan yang benar, mulai dari mitigasi, mediasi, hingga rekomendasi,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, DPRD secara tegas telah mengingatkan pihak rumah sakit terkait hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya menyangkut pemenuhan UMK. Dalam forum tersebut, pihak RS Bhakti Rahayu menyatakan kesediaannya untuk membayar hak-hak pekerja sebagaimana yang telah disepakati bersama.
“Pihak rumah sakit sudah menyatakan kesanggupan untuk membayar hak pekerja. Ini bukan hanya penyelesaian satu kasus, tetapi juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar patuh terhadap regulasi UMK. Ketentuan upah minimum itu wajib dijalankan dan dirasakan secara adil oleh pekerja,” tegasnya.
Aris juga menekankan bahwa DPRD mendorong penyelesaian dengan pendekatan kemanusiaan, mengingat pekerja sangat bergantung pada penghasilan untuk keberlangsungan hidup mereka dan keluarga.
Sementara itu, Humas RS Bhakti Rahayu Ambon, Hein Pohwain, membenarkan bahwa persoalan hubungan industrial antara rumah sakit dan pekerja telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
“Kami sudah menyepakati penyelesaian dengan pihak pekerja. Tidak ada lagi persoalan. Pembayaran akan dilakukan sesuai klasifikasi yang telah dibahas, dan ditargetkan rampung pada hari Senin,” jelas Hein.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan murni atas dasar prinsip kemanusiaan dan kekeluargaan, tanpa adanya unsur lain di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.
“Prinsip kami jelas, kemanusiaan. Mereka juga membutuhkan kehidupan. Yang menjadi kewajiban akan kami selesaikan sesuai kesepakatan,” pungkasnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD Kota Ambon berharap penyelesaian tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para pekerja, tetapi juga menjadi contoh kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait UMK, di Kota Ambon.(LM01)
