Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengakui adanya fenomena penonaktifan ribuan peserta BPJS Kesehatan yang berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan warga, khususnya masyarakat kurang mampu.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2). Menurut Bodewin, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hak kesehatan warga tetap terpenuhi.
“Kita semua punya tujuan yang sama untuk memastikan masyarakat Kota Ambon terjamin kesehatannya. Karena itu, kepada mereka yang kurang mampu akan disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan informasi sementara, sekitar 25 ribu peserta BPJS disebut dinonaktifkan oleh Pemerintah Provinsi. Meski belum memastikan angka final, Bodewin menilai persoalan ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan maupun hambatan pelayanan di rumah sakit.
“Saya belum pastikan datanya, tapi ini fenomena yang sementara terjadi. Kurang lebih 25 ribu yang dinonaktifkan. Kita sementara mendata dan akan cari solusi, karena bagaimana mereka sudah bertahun-tahun dijamin, lalu ketika dihentikan tentu pengobatan di rumah sakit menjadi masalah,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Ambon tengah melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga terdampak secara akurat. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mencari solusi komprehensif.
Di sisi lain, Bodewin tidak menampik adanya keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah kota. Pemotongan anggaran serta beban pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tantangan dalam mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan secara menyeluruh.
“Pemerintah kota juga kesulitan, karena anggaran kita dipotong dan ada beban PPPK yang harus dibayar. Ini membuat kita agak susah untuk menjamin semuanya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemkot tidak tinggal diam. Dalam beberapa kasus terakhir, terdapat warga yang tidak dilayani rumah sakit akibat status BPJS nonaktif. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah cepat.
“Lewat Dinas Kesehatan, saya minta pemerintah kota menanggungnya. Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Itu bukti bahwa kita tidak tinggal diam dan berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Bodewin menekankan bahwa persoalan penonaktifan BPJS bukan semata tanggung jawab pemerintah kota, melainkan kebijakan lintas tingkatan pemerintahan yang perlu dibahas secara bersama.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dapat segera menghasilkan solusi konkret agar masyarakat, khususnya warga kurang mampu, tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
“Ini kebijakan tingkatan pemerintah, bukan pemerintah kota saja. Nanti kita bicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Sebagai bentuk advokasi terhadap hak dasar warga, Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlantar dalam mengakses layanan kesehatan, sembari menunggu kejelasan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.(LM01)
