Ambon,LensoMerah.com – Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan pengelolaan sumber daya alam, khususnya kawasan hutan adat, harus memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
Menurut Ely, kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang telah hidup dan memiliki hubungan historis dengan wilayah tersebut jauh sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern.
Hal itu disampaikannya saat membuka Seminar Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) yang diselenggarakan Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura Ambon Kamis (5/11).
Seminar tersebut mengangkat tema “Kedaulatan Negara vs Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Pengakuan Kawasan Hutan Adat”.
Wawali mengatakan, persoalan pengakuan kawasan hutan adat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut keadilan, identitas budaya, keberlanjutan lingkungan hidup, serta hak masyarakat mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan.
Ia menjelaskan, konstitusi telah memberikan landasan bagi negara untuk mengelola sumber daya alam sekaligus menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional juga ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.
“Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi kita sesungguhnya telah memberikan ruang bagi kehadiran dua kepentingan yang harus berjalan secara seimbang, yaitu kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat,” kata wawali.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pertentangan antara negara dan masyarakat adat.
Sebab, kehadiran negara seharusnya memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam secara adil untuk kemakmuran masyarakat.
Ia menilai, isu pengakuan masyarakat hukum adat memiliki relevansi kuat dengan kondisi Maluku.
Ia menjelaskan, bagi masyarakat di Maluku, tanah, hutan, dan wilayah petuanan bukan sekadar ruang ekonomi atau sumber daya yang memiliki nilai komersial.
Lebih dari itu, wilayah adat merupakan bagian dari sejarah, identitas, kehidupan sosial, budaya, serta hubungan antargenerasi yang diwariskan secara turun-temurun.
Maluku juga memiliki berbagai pranata adat yang masih hidup dalam masyarakat, seperti negeri adat, petuanan, kewang, dan praktik sasi.
Menurutnya, pranata-pranata tersebut mengandung nilai pengaturan, pengawasan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam.
Kearifan lokal itu membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan, aturan, dan mekanisme tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Karena itu, ia menilai kearifan lokal tidak bertentangan dengan pembangunan modern. Sebaliknya, nilai-nilai adat dapat menjadi modal sosial dan sumber pengetahuan dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui langkah nyata.
Masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam, tetapi harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pengawasan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Wawali mengatakan Pemerintah Kota Ambon memandang penguatan perlindungan masyarakat hukum adat dan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, serta seluruh elemen masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penyelesaian persoalan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme yang adil, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dirinya berharap seminar internasional tersebut tidak berhenti sebagai diskusi akademik semata.
Ia menginginkan adanya gagasan, rekomendasi, dan pemikiran konstruktif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Kota Ambon, Maluku, maupun Indonesia.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan seimbang antara kewenangan negara, perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.(LM01)
