Ambon,LensoMerah.com — Polemik yang mencuat ke ruang publik terkait persoalan di Kampung Mahia, Negeri Urimessing, dinilai telah disederhanakan secara keliru. Sejumlah pihak menilai isu tersebut seolah-olah hanya menyangkut persoalan individu, padahal substansi masalah jauh lebih kompleks dan mencakup sedikitnya 19 poin keberatan yang telah diajukan secara resmi sejak tahun 2024.
Hal ini disampaikan oleh seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, dalam wawancara via telepon, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah membawa persoalan tersebut ke DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi I DPRD Kota Ambon, bukan keputusan spontan, melainkan akibat panjangnya proses yang tidak menghasilkan penyelesaian di tingkat pemerintahan sebelumnya.
“Persoalan ini bukan baru muncul sekarang. Sejak 2024 kami sudah menempuh tahapan mulai dari Pemerintah Negeri Urimessing, Saniri Negeri Urimessing, Camat Nusaniwe, hingga Pemerintah Kota Ambon. Namun tidak ada penyelesaian, sehingga kami merasa dirugikan dan petisi kami tidak digubris,” ungkap narasumber.
Menurutnya, sebelum masuk ke DPRD, seluruh mekanisme administratif telah dilalui, termasuk penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Pemerintahan. Namun, ketiadaan tindak lanjut mendorong warga membawa persoalan tersebut ke ranah legislatif sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Salah satu poin paling krusial yang dipersoalkan adalah pemilihan RT/RW di Mahia yang dinilai tidak prosedural. Proses tersebut disebut tidak berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan RT/RW, melainkan menggunakan kriteria lain di luar ketentuan resmi.
“Kami meminta agar pemilihan RT dan RW diulang, karena prosesnya tidak sesuai aturan. Seharusnya tahapan diserahkan kepada RT/RW untuk membentuk tim pemilihan, bukan difasilitasi sepihak,” tegasnya.
Selain itu, warga juga menyoroti penggunaan anggaran RT yang dinilai tidak transparan. Berdasarkan pengakuan kepala kampung setempat, dana sebesar Rp350.000 per RT diterima, namun hanya Rp150.000 yang disalurkan kepada RT. Sisanya, sekitar Rp200.000, disebut digunakan untuk keperluan lain dengan alasan defisit anggaran, termasuk dibagi dengan Bhabinkamtibmas.
“Ini menjadi persoalan serius karena dana tersebut seharusnya disalurkan utuh sesuai peruntukan. Tidak ada dasar hukum untuk pemotongan sepihak,” kata narasumber.
Ia juga mengungkapkan bahwa Alfian Lewenussa disebut telah memberikan dana Rp1.000.000 kepada kepala kampung agar kembali ke Mahia dan menggelar rapat kampung guna menjelaskan persoalan kepada masyarakat. Namun hingga kini, rapat kampung tersebut tidak pernah dilaksanakan, dan penggunaan dana itu tidak diketahui secara jelas.
“Ketika masalah ini mencuat ke publik, justru muncul kesan seolah-olah kami disalahkan karena membawa persoalan ke DPRD. Padahal ini adalah akibat dari proses panjang yang tidak pernah diselesaikan,” tambahnya.
Narasumber menegaskan bahwa saat ini warga masih menghormati proses yang sedang berjalan di Komisi I DPRD Kota Ambon dan berharap semua pihak menahan diri dari penilaian sepihak. Ia berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi yang objektif, transparan, dan berpihak pada penegakan aturan, mengingat kewenangan akhir tetap berada pada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Yang kami minta sederhana: keadilan, keterbukaan, dan penegakan aturan. Bukan pembenaran terhadap praktik yang keliru,” pungkasnya.(LM01)
