Ambon,LensoMerah.com — Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana sebesar Rp10 juta mencuat di Dusun Mahia, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Dana tersebut diduga diterima oleh Kepala Dusun (Kadus) Mahia, H. de Fretes, pada momentum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku lalu.
Informasi ini disampaikan oleh seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya dalam wawancara via telepon, Kamis (22/1/2026).
Menurut narasumber, dana senilai Rp10 juta tersebut diduga diberikan oleh Michael Wattimena di kawasan Kampung Tuni dan diterima langsung oleh Kadus Mahia secara pribadi.
Setelah menerima dana tersebut, Kadus Mahia kembali ke Dusun Mahia dan menyampaikan kepada para Ketua RT/RW bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan kantor Dusun Mahia.
“Kadus sendiri yang sampaikan bahwa uang itu dari Pak Michael dan rencananya mau dipakai untuk bangun kantor dusun,” ungkap narasumber.
Namun, rencana tersebut tidak direalisasikan. Dalam rapat bersama para Ketua RT, muncul penolakan tegas. Para RT menilai dana tersebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik sehingga dianggap tidak etis dan berpotensi melanggar aturan apabila digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan dusun.
“RT-RT tidak mau uang itu dipakai, karena itu uang politik. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan dusun,” tegas narasumber.
Sejak penolakan tersebut, dana Rp10 juta itu tidak pernah digunakan. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi dan terbuka dari Kadus Mahia terkait keberadaan maupun status dana tersebut.
“Uangnya tidak dipakai, tapi sampai sekarang tidak jelas uang itu ada di mana. Tidak pernah ada laporan atau keterbukaan ke RT atau warga,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai akuntabilitas, transparansi, serta etika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat dusun, terutama terkait pengelolaan dana yang diduga berkaitan dengan kontestasi politik.
Hingga berita ini diterbitkan, H. de Fretes selaku Kepala Dusun Mahia belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap bentuk penerimaan dana, terlebih yang berpotensi bermuatan politik, wajib dikelola secara transparan, dilaporkan secara terbuka, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintahan lokal.(LM01)
