Ambon,LensoMerah.com – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bukan untuk menambah beban nelayan maupun memperpanjang rantai distribusi hasil tangkapan.
Sebaliknya, TPI diharapkan menjadi tempat yang memberikan kepastian harga jual sekaligus melindungi nelayan dari praktik transaksi yang merugikan.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin saat membuka Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Distribusi Hasil Perikanan Tangkap di TPI, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Kamis (5/11).
Menurut Walikota, selama ini masih terdapat nelayan yang membongkar dan menjual hasil tangkapan di lokasi pendaratan ikan yang belum terkelola dengan baik.
Kondisi tersebut berpotensi membuat posisi tawar nelayan menjadi lemah karena harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang besar.
“Tempat pelelangan ikan ini sebenarnya hadir untuk memberikan kepastian kepada para nelayan bahwa ikan mesti pertama dibongkar di TPI. Supaya di situlah diberikan harga,” kata walikota
Ia menjelaskan, profesi nelayan memiliki tantangan besar, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, alat tangkap, hingga kondisi alam seperti ombak dan badai.
Selain itu, pencemaran wilayah pesisir dan sedimentasi turut memengaruhi aktivitas penangkapan ikan sehingga nelayan harus menjangkau wilayah yang lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan.
Karena itu, Pemkot Ambon terus melakukan pemberdayaan melalui bantuan alat tangkap setiap tahun anggaran, pelatihan, serta peningkatan kapasitas nelayan dengan melibatkan berbagai pihak.
Salah satunya melalui sekolah lapang nelayan bersama BMKG untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi cuaca, arah angin, arus laut, hingga perkiraan keberadaan ikan.
Dengan pengetahuan tersebut, nelayan diharapkan mampu menentukan waktu dan lokasi melaut secara lebih tepat.
“Pemanfaatan teknologi ini untuk membantu para nelayan, selain pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain pemberdayaan nelayan, Pemkot Ambon juga mulai membenahi tata kelola perikanan tangkap melalui inovasi BAKU DAPA atau Strategi Pengembangan Sentra Perikanan Tangkap untuk Mendukung Tempat Pelelangan Ikan sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Kota Ambon.
Program yang digagas Dinas Perikanan Kota Ambon ini diarahkan untuk memperbaiki pencatatan produksi, distribusi hasil tangkapan, transaksi, hingga pembayaran retribusi secara lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Walikota menepis anggapan bahwa kebijakan penataan distribusi hasil perikanan tangkap hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, retribusi yang diperoleh dari pelayanan TPI akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan fasilitas perikanan.
Ia mencontohkan, dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, penerimaan retribusi dari TPI mencapai kurang lebih Rp450 juta.
Sementara pada tahun sebelumnya, Pemkot Ambon mengalokasikan sekitar Rp600 juta untuk memperbaiki pasar ikan dan fasilitas TPI.
“Artinya, pemerintah juga sudah memanfaatkan pendapatan dari tempat lain untuk membantu usaha perikanan ini,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh aktivitas pembayaran retribusi menggunakan teknologi digital agar transaksi lebih mudah dipantau dan mengurangi praktik pembayaran secara manual.
Ia meminta nelayan dan pedagang ikan mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran non-tunai, termasuk melalui QRIS.
“Praktik-praktik pakai kertas dan cara manual itu harus dihentikan. Orang datang langsung menggunakan QRIS, retribusi lunas. Mari kita manfaatkan teknologi untuk mempermudah,” tegasnya.
Selain pembenahan TPI yang sudah ada, Pemkot Ambon juga berencana memperluas fasilitas pelelangan ikan, termasuk mendorong pembangunan TPI di kawasan Leitimur Timur agar nelayan memiliki akses pelayanan yang lebih dekat.
Melalui inovasi BAKU DAPA, pemerintah berharap tata kelola perikanan tangkap semakin tertib, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi nelayan maupun pedagang.
“Tujuan pemerintah pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kita ingin nelayan bisa mandiri, berusaha sendiri, mendapatkan pendapatan, dan mampu menghidupi diri serta keluarganya,” tandas walikota.
Sementara itu,Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, menjelaskan potensi perikanan tangkap di Kota Ambon sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi maksimal karena aktivitas pendaratan ikan masih tersebar di berbagai lokasi.
Saat ini terdapat 22 sentra perikanan yang tersebar di lima kecamatan. Sebagian besar aktivitas pendaratan hasil tangkapan masih berlangsung di lokasi pendaratan ikan rakyat.
Akibatnya, pencatatan produksi, validasi data, hingga pengawasan distribusi belum berjalan maksimal.
Melalui BAKU DAPA, pemerintah berupaya membangun sistem pengelolaan perikanan yang lebih terintegrasi.
Salah satu inovasi yang disiapkan yakni SIRIP IKAN atau Sistem Pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Secara Non-Tunai.
Sistem tersebut akan mulai diterapkan di TPI Arumbae melalui kerja sama dengan Bank Maluku Malut.
Pembayaran digital ini diharapkan meningkatkan transparansi transaksi, memperkuat akuntabilitas administrasi, serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Dinas Perikanan mengembangkan SIPANDAI atau Sistem Pengolahan dan Informasi Data Perikanan TPI Kota Ambon.
Sistem berbasis digital tersebut akan digunakan untuk mencatat dan mengolah data produksi perikanan tangkap sehingga pemerintah memiliki informasi yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Kadis menegaskan, pembenahan sektor perikanan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Diperlukan sistem yang menghubungkan seluruh mata rantai aktivitas perikanan, mulai dari nelayan, tempat pendaratan, pencatatan produksi, transaksi hingga pemasaran.
Karena itu, TPI harus dikembangkan menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat perdagangan hasil perikanan yang mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan.(LM01)
