AMBON, LensoMerah.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengukuhkan Bunda Guru Kota Ambon dalam rangkaian Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon Masa Bakti XXXIII Tahun 2025–2030 yang berlangsung di Kamari Hotel Ambon, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Maju” tersebut dirangkaikan dengan pelatihan dan pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon.
Pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon dilakukan berdasarkan Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Maluku Nomor 12/KEP/MAL/XXIII/2026 tentang Penetapan Bunda Guru Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Bodewin mengatakan keberadaan Bunda Guru yang melekat pada istri kepala daerah memiliki tujuan strategis, salah satunya memperkuat hubungan antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah.
Menurutnya, Bunda Guru diharapkan dapat menjadi mitra PGRI dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan dan menyampaikannya kepada pemerintah kota agar dapat segera mendapat respons.
“Tujuannya supaya persoalan-persoalan yang dialami PGRI dan guru-guru yang ada di Kota Ambon cepat sampai ke telinga Wali Kota, sehingga cepat direspons dan ditindaklanjuti,” kata Bodewin.
Ia menegaskan, Pemkot Ambon berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat maupun organisasi profesi untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi.
“Pemerintah Kota Ambon hari ini sangat responsif. Kami berusaha membuka diri dan membuka akses seluas-luasnya kepada setiap orang yang ada di Kota Ambon, termasuk organisasi-organisasi profesi untuk menyampaikan permasalahannya,” ujarnya.
Bodewin menambahkan, salah satu komitmen utama Pemkot Ambon adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran guru dinilai sangat strategis.
Karena itu, peningkatan kualitas guru serta pemerataan distribusi guru di seluruh sekolah di Kota Ambon menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia berharap Bunda Guru bersama PGRI dapat mengidentifikasi persoalan mendasar yang perlu dibenahi, termasuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
“Kita masih ada dalam posisi tuntas pertama. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lompat ke tuntas madya. Itu boleh dibilang Ambon naik kelas,” ungkapnya.
Terkait Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon, Bodewin mengatakan forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang mengevaluasi program organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh guru, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“PGRI tidak dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan pribadi-pribadi, tetapi kepentingan profesi seluruh guru,” tegasnya.
Selain memperjuangkan hak guru, PGRI juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta pengembangan kualitas guru. Sebab, peningkatan kualitas guru pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan.
Bodewin juga mengingatkan agar konferensi menghasilkan program kerja yang mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi PGRI tetapi juga bagi dunia pendidikan di Kota Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin turut menyinggung proses seleksi kepala sekolah. Ia menegaskan proses tersebut harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau melewati semua proses dengan baik, pasti jadi kepala sekolah. Saya buktikan kemarin, semua yang lulus seleksi dan mengikuti diklat pasti jadi kepala sekolah. Ada beberapa yang belum karena masih berproses dan ada berkas-berkas yang masih kurang,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemkot Ambon berupaya menempatkan seluruh guru secara adil tanpa membedakan berdasarkan kepentingan tertentu.
Bodewin juga menyinggung wacana pengalihan status guru, termasuk kemungkinan guru menjadi pegawai pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempermasalahkan apabila kebijakan tersebut nantinya benar-benar diberlakukan, sepanjang kesejahteraan guru tetap terjamin dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
“Guru mau dibawa pemerintah pusat, provinsi atau kota, saya tidak masalah. Yang penting kesejahteraan Bapak-Ibu tetap terjamin dan bisa melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.
Ia menilai pengelolaan guru secara terpusat berpotensi menciptakan standar kesejahteraan yang lebih seragam sehingga tidak terjadi perbedaan terlalu jauh antardaerah.
“Guru paruh waktu di tempat lain Rp250 ribu, di tempat lain Rp500 ribu, tempat lain Rp1 juta, bahkan Rp2 juta lebih. Belum ada keadilan di situ. Kalau diurus pusat, kita yakin standarnya sama semua,” ujarnya.
Bodewin berharap PGRI terus memperkuat organisasi, membangun kolaborasi dengan pemerintah dan Dinas Pendidikan, serta menghasilkan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kesabaran dan keuletan Bapak-Ibu dalam mendidik anak-anak mesti dijadikan modal yang kuat untuk membina dan membangun organisasi PGRI ini supaya semakin kuat,” tandasnya.
PGRI Dorong Konsolidasi Organisasi
Sementara itu, Sekretaris PGRI Kota Ambon, Corneles Moniharapon, dalam laporannya mengatakan Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon merupakan forum organisasi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas berbagai persoalan organisasi dan profesi, serta menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program PGRI ke depan.
Selain konferensi kerja, pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon dinilai menjadi momentum untuk memperkuat peran guru, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan.
“Bunda Guru Kota Ambon diharapkan dapat menjadi penggerak kegiatan sosial, pendidikan, pembinaan karakter, serta peningkatan kepedulian terhadap dunia pendidikan Kota Ambon,” kata Moniharapon.
Ia menjelaskan, konferensi tersebut memiliki sejumlah tujuan, di antaranya mengevaluasi program kerja PGRI Kota Ambon, menyusun program kerja periode berikutnya, meningkatkan konsolidasi organisasi, membahas persoalan guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan peran PGRI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta, terdiri dari unsur PGRI Provinsi Maluku, Pengurus PGRI Kota Ambon, perwakilan PGRI dari lima cabang di Kota Ambon, unsur MTs/SMP/SMA/SMK, satuan pendidikan, serta organisasi terkait.
Moniharapon menyebut pelaksanaan konferensi kerja tersebut dibiayai secara mandiri melalui iuran anggota PGRI Kota Ambon sebesar Rp30 juta.
Ia berharap hasil konferensi dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon.(LM01)
