Ambon, LensoMerah.com – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena meninjau langsung kondisi drainase yang sempat viral di media sosial di kawasan Lorong Tahu, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Selasa (4/8). Dalam inspeksi tersebut, pemerintah menemukan dua rumah yang membuang limbah domestik langsung ke saluran drainase, termasuk sebuah rumah kos yang tidak memiliki septik tank.
Peninjauan dilakukan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Usai meninjau lokasi, Wali Kota menggelar pertemuan dengan warga di Kantor Kelurahan Rijali untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke drainase maupun selokan.
Bodewin menjelaskan, kunjungannya merupakan tindak lanjut atas video kondisi drainase yang beredar luas di media sosial dan juga dikirim langsung kepadanya.
“Video itu beredar di media sosial bahkan dikirim langsung kepada saya selaku Wali Kota Ambon. Saya kemudian menindaklanjutinya dengan meminta Ibu Lurah dan Kepala DLHP segera melakukan pembersihan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang berhasil membersihkan saluran drainase dalam waktu singkat.
“Saya bersyukur karena sejak kemarin hingga sore hari masyarakat bersama pemerintah sudah membersihkan lokasi tersebut. Hari ini saya datang melihat langsung dan kondisinya sudah bersih. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lurah, Kepala DLHP, seluruh jajaran, dan masyarakat Kelurahan Rijali yang telah bergotong royong membersihkannya,” katanya.
Meski demikian, Bodewin mengingatkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan karena menjadi penyebab utama penyumbatan drainase dan pencemaran lingkungan.
Dalam peninjauan tersebut, Pemkot Ambon juga menemukan dua rumah yang belum memenuhi standar sanitasi.
“Kami menemukan ada dua rumah yang pembuangan limbahnya langsung ke drainase. Salah satunya merupakan rumah kos yang tidak memiliki septik tank sehingga limbah langsung dibuang ke selokan. Saya sudah meminta Ibu Lurah memanggil pemiliknya agar segera membangun septik tank. Kalau tidak, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap pemilik kos tersebut,” tegasnya.
Menurut Bodewin, pemerintah siap membantu warga kurang mampu yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Namun, untuk usaha rumah kos, penyediaan septik tank merupakan kewajiban pemilik usaha.
“Kalau itu masyarakat kurang mampu, nanti pemerintah bisa membantu. Tetapi kalau itu usaha kos-kosan, mereka wajib menyediakan septik tank sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan kebersihan, Wali Kota mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan lingkungan dengan menyelesaikan setiap persoalan melalui RT, RW, maupun pemerintah kelurahan.
“Kami berharap masyarakat Kelurahan Rijali tidak lagi membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan saluran drainase, serta terus memelihara kedamaian dan ketertiban di Kota Ambon,” katanya.
Sementara itu, Lurah Rijali Marlina Haupea menyambut baik perhatian Wali Kota terhadap persoalan drainase yang sempat menjadi sorotan publik.
“Saya mengambil sisi positif dari viralnya drainase ini. Terus terang saya tidak mengetahui sebelumnya, tetapi saya berterima kasih kepada masyarakat karena dengan adanya informasi tersebut persoalan ini bisa segera ditangani,” ungkapnya.
Ia berharap peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan lingkungan terus diperkuat agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya selalu terbuka menerima laporan masyarakat. Jangan sampai saluran drainase baru dibersihkan setelah kondisinya sangat kotor. Mari kita bersama menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan bantaran sungai dan sekitar drainase. Jangan membuang sampah ke kali karena lingkungan yang bersih akan membuat masyarakat juga tetap sehat,” ujarnya.
Terkait retribusi sampah bagi rumah kos, Haupea mengatakan masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan pemilik kos. Pemilik kos dengan bangunan besar dan jumlah kamar yang banyak umumnya bersedia membayar retribusi, sedangkan pemilik kos kecil yang menyatu dengan rumah tinggal menilai besaran retribusi masih cukup memberatkan sehingga perlu dikaji kembali oleh DLHP bersama Pemerintah Kota Ambon.(LM01)
