Ambon, LensoMerah.com – Lurah Rijali, Marlina Haupea, S.STP, mengaku bersyukur persoalan drainase yang viral di media sosial menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, viralnya kondisi drainase justru menjadi momentum untuk mempercepat penanganan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Hal itu disampaikan Marlina saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (4/8).
“Memang itu juga menjadi harapan saya sebagai Kepala Kelurahan Rijali. Saya tidak bisa membatasi orang menggunakan media sosial. Saya justru mengambil sisi positifnya. Kalau tidak viral, mungkin saya juga tidak mengetahui kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, selain informasi yang beredar di media sosial, pihaknya juga sangat membutuhkan fungsi kontrol dari ketua RT, RW, maupun masyarakat untuk segera melaporkan setiap persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka.
“Saya sangat terbuka terhadap setiap laporan dari RT, RW maupun warga. Dengan begitu, persoalan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Marlina berharap masyarakat, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan sekitar drainase, memiliki kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mengingatkan agar setiap warga, termasuk para pemilik rumah kos, membuang sampah pada tempatnya dan tidak menjadikan sungai maupun saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.
“Minimal kita menjaga kebersihan di sekitar rumah maupun usaha kos-kosan. Jangan membuang sampah ke kali. Kalau lingkungan sehat, maka kita juga akan sehat,” tegasnya.
Terkait penerapan retribusi sampah bagi rumah kos, Marlina menjelaskan bahwa pekan lalu telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) bersama pihak ketiga kepada para pemilik usaha kos.
Menurutnya, sebagian pemilik kos telah menerima kebijakan tersebut, namun ada pula yang menyampaikan keberatan, khususnya bagi rumah kos yang menyatu dengan rumah tinggal dan hanya memiliki dua hingga tiga kamar.
“Mereka menilai besaran retribusi sesuai Peraturan Daerah masih cukup berat. Hal ini akan dikaji kembali oleh DLHP bersama pimpinan untuk mencari solusi yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, untuk usaha kos yang berdiri sendiri dengan kapasitas sekitar 10 hingga 20 kamar, para pemiliknya pada prinsipnya menyatakan siap membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
Marlina berharap kebijakan tersebut nantinya tetap memberikan rasa keadilan bagi seluruh pelaku usaha kos, sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Ambon.(LM01)
