AMBON ,LensoMerah.com- Digitalisasi sistem pembayaran di Maluku terus berkembang. Bank Indonesia mencatat jumlah transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi tersebut mencapai 16,5 juta transaksi hingga Agustus 2026.
Dicky R Afriyanto deputi kepala perwakilan Maluku,mengatakan peningkatan terjadi pada jumlah merchant, pengguna, maupun volume transaksi QRIS.
“Hingga Agustus, jumlah QRIS mencapai 187.740, sedangkan volumenya sudah 16,5 juta transaksi,” kata Dicky dalam pemaparan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Maluku, Selasa, 29 September 2026.
Menurut dia, QRIS menjadi salah satu inovasi dalam ekosistem sistem pembayaran yang turut mendorong aktivitas ekonomi. Perluasan transaksi digital juga menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dicky mengatakan digitalisasi tidak hanya diarahkan pada transaksi masyarakat, tetapi juga pada transaksi pemerintah daerah. Salah satu fokusnya adalah memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Di Maluku, seluruh pemerintah daerah telah menerapkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Namun, tingkat kematangannya masih berbeda-beda.
“Kalau di Provinsi Maluku, dari sisi ETPD, seluruh 12 kabupaten dan kota serta provinsi sudah digital. Namun, tingkat kemajuannya masih berbeda,” ujar.Dicky R Afriyanto: deputi kepala perwakilan
Bank Indonesia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat implementasi transaksi digital melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk dalam pengelolaan transaksi pajak dan retribusi daerah.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program tersebut dikembangkan melalui sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah.
Dicky mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Upaya digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Maluku juga mendapat apresiasi dalam ajang TP2DD.
Pada 24 September 2026, Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh penghargaan sebagai TP2DD kabupaten terbaik untuk wilayah regional yang mencakup Maluku.
Sementara itu, Provinsi Maluku meraih peringkat ketiga sebagai provinsi terbaik dalam kategori TP2DD.
Menurut Dicky, penghargaan tersebut menjadi hasil dari sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah.
“Kami mengapresiasi kerja sama dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” katanya.
Ia mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola penerimaan daerah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Digitalisasi ini menjadi salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sistem pembayaran yang semakin terintegrasi,” ujar Dicky,(LM01).
