AMBON,LensoMerah.com- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menilai kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi beban biaya yang harus ditanggung petani. Berkurangnya sejumlah bantuan pemerintah membuat sebagian petani harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar.
Rakhmat Pratama deputi kepala perwakilan, Bank Indonesia Provinsi Maluku, mengatakan pada periode pemerintahan sebelumnya petani relatif banyak menerima bantuan, antara lain berupa bibit dan dukungan sarana produksi. Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, jumlah bantuan tersebut mengalami penyesuaian.
“Petani mengeluarkan biaya lebih besar, sementara harga hasil panennya tidak terlalu berbeda. Itu salah satu analisis kami mengenai kondisi petani saat ini,” kata Pratama
dalam pemaparan Laporan Perkembangan Perekonomian Provinsi Maluku, Selasa, 29 September 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Selain bantuan pemerintah, peningkatan produktivitas lahan dinilai penting agar petani dapat memperoleh pendapatan lebih besar dari lahan yang sama.
Rahmat mengatakan peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui kolaborasi antara Bank Indonesia dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di sektor pertanian.
“Kita perlu mendorong petani supaya lebih produktif. Dengan lahan yang sama, mereka bisa memproduksi lebih banyak sehingga memperoleh penghasilan yang lebih besar,” ujarnya.
Bank Indonesia, kata Rahmat, juga melakukan sejumlah program pengembangan dengan melibatkan dinas terkait. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan setiap kelompok petani sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat guna.
Menurut dia, bantuan tidak cukup hanya disalurkan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan kelompok penerima untuk menggunakannya.
“Jangan sampai kita sudah memberikan bantuan, tetapi penerima sendiri tidak bisa mengoperasikannya,” kata dia.
Selain sektor pertanian, Rakhmat menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Maluku.
Menurut dia, pemerintah sejak awal tahun telah mendorong percepatan belanja daerah agar APBD dapat terserap secara optimal hingga akhir 2026.
Hingga saat ini, realisasi belanja daerah disebut telah mencapai sekitar 65 persen dari pagu anggaran. Bank Indonesia optimistis realisasi tersebut terus meningkat hingga akhir tahun.
“Harapannya belanja daerah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Rakhmat mengatakan belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat berjalan beriringan untuk menopang aktivitas ekonomi. Sejumlah program pemerintah yang mulai berjalan sejak awal tahun dinilai dapat memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi daerah.
“Harapannya belanja daerah ini terserap sempurna untuk berbagai kebutuhan sehingga pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Rakhmat.(LM01)
