Ambon,LensoMerah.com – Dukungan pemerintah pusat melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan angin segar bagi Pemerintah Kota Ambon di tengah tekanan fiskal yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno, mengatakan dukungan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Jopie kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (13/8).
Menurutnya, tambahan DAU merupakan bentuk respons pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus upaya menjawab aspirasi pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.
“Dana Alokasi Umum itu kan kebijakan bahwa Presiden melalui Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab aspirasi masyarakat, aspirasi daerah,” kata Jopie.
Ia menjelaskan, tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah bahkan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sebagian besar daerah nyaris tidak mampu untuk membayar gaji atau tunjangan, atau gaji PPPK, dan ada yang kemudian terancam diberhentikan,” ujarnya.
Untuk Kota Ambon, pemerintah pusat memberikan tambahan DAU sebesar Rp37.035.747.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi dukungan penggajian ASN daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah 3T periode sekaligus Tahun Anggaran 2026 gelombang pertama.
Selain tambahan DAU, Pemkot Ambon juga menerima pembayaran kurang bayar DBH pajak sebesar Rp12.022.200.000 yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026.
Dengan demikian, total tambahan dukungan fiskal yang diterima Pemkot Ambon dari dua sumber tersebut mencapai sekitar Rp49,05 miliar.
Jopie menegaskan, tambahan dukungan fiskal tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat terus diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi fiskal yang membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi penting agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu pemenuhan kewajiban pemerintah maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(LM01)
