Ambon,LensoMerah.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon menegaskan aturan mengenai waktu operasional kendaraan angkutan barang, termasuk truk kontainer serta kendaraan roda enam, delapan dan kendaraan berat lainnya yang melintas di wilayah Kota Ambon.
Kepala Dishub Kota Ambon, Yan Suitela, mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 51 Tahun 2018, Perwali Nomor 41 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suitela kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (13/8).
Suitela menjelaskan, pembatasan waktu secara khusus diberlakukan terhadap kendaraan kontainer. Hal ini karena keberadaan kendaraan berukuran besar tersebut berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan potensi kemacetan.
“Yang diatur itu mobil kontainer karena terkait dengan kemacetan. Kalau mobil besar itu lebih terkait bobot jalan,” ujar Suitela.
Menurutnya, kendaraan kontainer memiliki pembatasan waktu operasional, yakni pada rentang pukul 22.00 hingga .06.00 WIT. Di luar waktu tersebut, kendaraan kontainer tidak serta-merta dilarang melintas, namun harus memenuhi ketentuan khusus.
“Yang ada batasan itu terkait mobil kontainer, jam 10 sampai jam 6 pagi . Di luar itu harus ada pengawalan atau izin dari Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Suitela mengatakan, pengecualian dapat diberikan bagi kontainer yang mengangkut barang tertentu, terutama barang yang mudah rusak, barang ekspor maupun sembilan bahan poko.
“Kontainer itu bisa, tapi dengan catatan kontainer itu memuat barang yang mudah rusak, barang ekspor, tapi harus ada pengawalan,” katanya.
Menurutnya, pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kelancaran distribusi barang dan mengantisipasi dampaknya terhadap inflasi, khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat.
Berbeda dengan kendaraan kontainer, Suitela mengatakan kendaraan roda enam dapat beroperasi pada siang hari. Namun, kendaraan tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai aktivitas bongkar muat.
“Kalau kendaraan roda enam bisa beroperasi, asal jangan bongkar muat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, aktivitas bongkar muat pada ruas jalan tertentu telah diatur dalam Perwali sebelumnya. Karena itu, kendaraan yang melintas harus tetap memperhatikan ketentuan lokasi dan waktu bongkar muat agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Dishub, kata Suitela, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi angkutan maupun para pemilik kendaraan kontainer untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan operasional tersebut.
“Sebelumnya juga saya sudah pernah mendapat konfirmasi bersama asosiasi, kemudian dengan pemilik kendaraan kontainer, bahkan bersama-sama dengan PKB kita jemput bola,” ungkapnya.
Selain itu, Dishub juga berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Bukan itu saja, terkait operasi dengan Kasat Lantas Polres, kita penegasan terkait jam operasi kemudian uji kelayakan kendaraan,” katanya.
Suitela mengakui pengawasan dan pelayanan terhadap kendaraan berukuran besar memiliki tantangan tersendiri. Namun, Dishub tetap berupaya memberikan pelayanan, termasuk mendatangi lokasi atau pool kendaraan.
“Memang agak repot karena memang agak besar, tapi kita juga siap melayani di mereka punya pool-pool karena kita punya kendaraan pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain persoalan kemacetan, kendaraan berat juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan beban terhadap jalan. Sementara kendaraan kontainer memiliki bobot yang cukup besar, termasuk kontainer dengan ukuran dan kapasitas tertentu.
Dishub Kota Ambon mengimbau para pengusaha dan pengemudi kendaraan angkutan barang untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, terutama terkait jam operasional kontainer dan aktivitas bongkar muat.
Suitela menegaskan, kendaraan kontainer yang harus beroperasi di luar jam pembatasan wajib memenuhi persyaratan berupa pengawalan maupun izin dari Dishub, terutama jika mengangkut barang yang mudah rusak dan kebutuhan pokok.
“Di luar itu harus ada pengawalan atau izin dari Dinas Perhubungan, khusus barang-barang yang sifatnya mudah rusak, kemudian sembilan bahan pokok karena terkait dengan inflasi,” tandasnya.(LM01)
