Ambon, LensoMerah.com – Tidak diperolehnya satu pun apresiasi dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh karena lemahnya sistem pelaporan berpotensi menghilangkan pengakuan terhadap berbagai capaian pembangunan daerah.
“Pemkot Ambon tidak memperoleh satupun apresiasi dari pemerintah pusat menjadi catatan penting bagi kita, karena kalau kita lalai, kita mengkhianati kerja-kerja kita sendiri,” tegas Bodewin kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (1/6).
Sebagai langkah pembenahan, Bodewin menginstruksikan Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, untuk segera membentuk Tim Pemantau Khusus yang bertugas mengawasi sistem pelaporan berkala seluruh sektor strategis di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Tim tersebut akan memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan kewajiban pelaporan secara disiplin, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik.
Khusus pada sektor pengendalian inflasi, Bodewin mewajibkan adanya laporan progres mingguan yang disertai bukti tangkapan layar (screenshot) penginputan data ke sistem pemerintah pusat.
Sementara pada sektor penanganan stunting, laporan kerja Pemerintah Kota Ambon dan Tim Penggerak PKK diwajibkan terintegrasi ke dalam sistem pelaporan nasional.
Selain itu, dokumen terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Indeks Reformasi Birokrasi juga harus dipastikan terunggah lengkap beserta seluruh dokumen pendukungnya.
Menurut Wattimena, kualitas kerja pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan bukti administrasi yang menjadi dasar evaluasi dan penilaian pemerintah pusat.
“Kita boleh kerja bagus, tapi orang akan menilai apresiasi yang diberikan. Mari kita serius untuk itu, karena apresiasi itulah yang akan membuat kita semua diakui oleh publik. Jangan sampai kerja keras Bapak-Ibu sia-sia,” tandasnya.
Pemkot Ambon berharap melalui penguatan sistem pelaporan dan pengawasan internal, seluruh capaian pembangunan daerah dapat terdokumentasi secara akurat dan memperoleh pengakuan yang sepadan dari pemerintah pusat pada masa mendatang.(LM01)
