Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkomitmen segera menuntaskan pembayaran hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta hak para Raja dan Kepala Desa dalam waktu dekat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kepada wartawan usai mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Ambon, Senin (1/6).
Bodewin mengakui Pemerintah Kota Ambon saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena unsur kesengajaan, melainkan tantangan yang harus dihadapi bersama dengan optimisme dan kerja keras.
Menurutnya, jajaran pemerintah daerah mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota hingga Penjabat Sekretaris Kota terus berupaya mencari solusi agar seluruh kewajiban pemerintah dapat segera dipenuhi.
“Berdoa supaya mudah-mudahan di satu atau dua minggu ke depan semua TPP seluruh pegawai itu bisa kita penuhi. Saya berharap ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita pesimis, membuat kita menjadi ASN yang kemudian luntur semangat dalam bekerja,” kata Bodewin.
Selain penyelesaian TPP ASN, Pemkot Ambon juga menargetkan pembayaran hak-hak para Raja dan Kepala Desa sekaligus untuk dua hingga tiga bulan ke depan dalam kurun waktu sekitar dua minggu.
Bodewin turut memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran staf yang dinilai tetap menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan fiskal dan dinamika pemerintahan yang dihadapi daerah.
Ia menegaskan, berbagai kemajuan yang dicapai Kota Ambon saat ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Semua yang kita peroleh hari ini, kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, walaupun tidak dalam sebuah lompatan besar, tetapi progres itu terus ada. Ini adalah buah dari kerja keras Bapak-Ibu saudara sekalian,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon berharap seluruh jajaran ASN tetap menjaga semangat kerja, disiplin, dan optimisme sambil menunggu penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap pegawai maupun pemerintah desa.
Komitmen penyelesaian hak-hak ASN dan perangkat pemerintahan desa tersebut diharapkan dapat memperkuat motivasi kerja aparatur dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. (LM01)
