Ambon, LensoMerah.com — Aktivitas reklamasi laut di kawasan pesisir Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, diduga kembali berlanjut meski sebelumnya telah ditegur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku.
Aktivitas penimbunan yang diduga dilakukan Frengki Taudu itu bahkan disebut telah membuat kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi kapal-kapal ikan bersandar dan parkir.
Satpol PP Provinsi Maluku sebelumnya turun ke lokasi setelah menerima laporan adanya aktivitas penimbunan kawasan laut. Saat petugas datang, Frengki disebut sedang melakukan penimbunan.
Petugas kemudian memberikan teguran agar aktivitas tersebut dihentikan. Frengki juga disebut telah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aktivitas penimbunan atau reklamasi di kawasan tersebut.
Namun, berdasarkan pemantauan berikutnya, aktivitas penimbunan diduga kembali dilakukan. Kapal-kapal ikan bahkan telah terlihat parkir di lokasi.
Staf Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Provinsi Maluku, Seli Takaria, membenarkan adanya temuan tersebut.
“Staf turun dan foto, kapal-kapal sudah parkir. Satpol PP Provinsi sudah turun menegur dia dan ketemu Raja, lalu bikin surat pernyataan kalau tidak boleh melakukan aktivitas tersebut,” kata Seli kepada LensoMerah.com, Kamis (24/9/2026).
Menurut Seli, surat pernyataan tersebut dibuat di Kantor Negeri Hative Kecil dan disaksikan Raja Hative Kecil.
Namun, setelah surat pernyataan dibuat, aktivitas penimbunan disebut kembali berlangsung.
“Dia sudah bikin pernyataan tidak melakukan aktivitas, ternyata dia masih timbun. Sekarang kapal-kapal sudah parkir,” ujarnya.
Seli mengatakan, aktivitas yang dilakukan Frengki diduga berkaitan dengan reklamasi atau penimbunan kawasan pesisir.
Ia menyebut terdapat ketentuan daerah yang mengatur aktivitas di kawasan pesisir, termasuk larangan melakukan reklamasi pantai tanpa izin.
“Dia melakukan penimbunan, reklamasi pantai dan sudah ditegur dan sudah buat surat pernyataan,” katanya.
Seli juga menyebut aktivitas bongkar muat di kawasan pesisir dapat menjadi persoalan apabila dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Frengki itu melanggar perda. Ada perda yang mengatur aktivitas di daerah pesisir. Bongkar muat di daerah pesisir itu melanggar. Dilarang reklamasi pantai tanpa izin dan melakukan aktivitas di daerah pesisir,” ujarnya.
Meski demikian, Satpol PP Provinsi Maluku akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan kondisi dan aktivitas yang berlangsung di lokasi.
Seli mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Raja Hative Kecil sebelum kembali melakukan pengecekan.
“Kita akan turun lagi dan kita turun ke Bapak Raja dulu. Biasanya kita ke Bapak Raja Hative Kecil karena Bapak Raja adalah penanggung jawab di daerah itu,” katanya.
Menurut Seli, langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas reklamasi yang sebelumnya telah dihentikan melalui surat pernyataan.
“Kita harus turun ke Raja, lapor kalau ada laporan masyarakat dan kita mau lihat terkait dengan kegiatan reklamasi yang sudah dibuat surat pernyataan untuk tidak lagi melanjutkan, ternyata sudah dibuat lagi,” ujarnya.
Dalam pertemuan sebelumnya, Raja Hative Kecil disebut mengaku tidak mengetahui aktivitas penimbunan tersebut karena pekerjaan dilakukan pada malam hari.
“Bapak Raja bilang Bapak Raja tidak tahu karena yang bersangkutan kerja malam-malam,” kata Seli.
Satpol PP Provinsi Maluku selanjutnya akan mengecek kembali lokasi tersebut, termasuk aktivitas penimbunan dan penggunaan kawasan sebagai tempat kapal-kapal ikan bersandar.
Jika aktivitas tersebut terbukti kembali dilakukan setelah adanya surat pernyataan penghentian, Satpol PP akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.(LM01)
