Laturiuw Soroti Sinkronisasi Musrenbang dan Pokir DPRD Ambon Belum Optimal
AMBON,LensoMerah.com – Sinkronisasi usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Ambon dinilai belum berjalan optimal.
Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan sejumlah aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Persoalan tersebut disoroti Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Christianto mengatakan, salah satu persoalan mendasar adalah belum selarasnya jadwal pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kota dengan tahapan pembahasan APBD.
Akibatnya, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dan hasil penjaringan aspirasi DPRD belum berjalan maksimal.
Menurutnya, penyerapan aspirasi masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada forum Musrenbang di tingkat desa maupun kelurahan. Seluruh usulan yang disampaikan melalui mekanisme penjaringan aspirasi lainnya juga harus diperhatikan sepanjang memenuhi ketentuan.
Ia mengaku, berdasarkan pengalamannya mengikuti Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, masih ditemukan sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat RT, yang belum terakomodasi.
Bahkan, tidak semua usulan warga yang telah disampaikan dalam forum Musrenbang dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan karena berbagai pertimbangan kelayakan.
“Jangan sampai ketika Musrenbang selesai, ternyata ada usulan masyarakat yang tidak tergambar dalam dokumen perencanaan. Padahal, usulan itu sudah disampaikan warga. Karena itu, hubungan antara perangkat RT dan pemerintah desa atau kelurahan harus diperkuat,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme sinkronisasi sejak tahap Musrenbang desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kota. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak terputus dalam setiap tahapan perencanaan.
Selain persoalan sinkronisasi, Christianto juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia menyebut, Kota Ambon telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum dapat diakomodasi melalui APBD.
Namun, ia menyayangkan belum optimalnya forum TSP di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Padahal, keterlibatan dunia usaha dinilai berpotensi membantu pemerintah mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
“Usulan masyarakat tidak selamanya harus dibebankan kepada APBD. Jangan sampai karena anggaran tidak mencukupi, aspirasi masyarakat kemudian dihentikan. Kita harus membuka ruang partisipasi pihak lain,” katanya.
Lebih lanjut, Christianto mengusulkan agar setiap pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan diawali dengan pertemuan antara pimpinan kecamatan dan pimpinan BUMN maupun BUMD yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun koordinasi sekaligus mendorong keterlibatan perusahaan dalam mendukung program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, hasil Musrenbang dan pokir DPRD tidak hanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah, tetapi juga dapat didukung melalui partisipasi sektor swasta, BUMN maupun BUMD.
“Belum tentu seluruh aspirasi masyarakat mampu didanai melalui APBD. Karena itu, partisipasi BUMN, BUMD, dan pihak swasta juga perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap bisa diperjuangkan,” tandasnya.(LM01)
