AMBON,LensoMerah.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik anggota dewan, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Morits saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon Tahun 2026 bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Morits, Pokir merupakan instrumen penting DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai kegiatan, mulai dari reses, rapat dengar pendapat hingga kunjungan kerja anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
Karena itu, ia menilai sinkronisasi Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi keharusan agar setiap usulan masyarakat dapat diakomodasi secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan agar pokok-pokok pikiran DPRD ini selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa menabrak koridor regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Morits menjelaskan, sinkronisasi yang baik dapat mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Bimtek tersebut, ia berharap anggota DPRD mendapatkan pemahaman teknis yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Ia juga menilai kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku penting untuk memberikan pemahaman dari perspektif pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan merupakan langkah penting untuk mencegah potensi temuan pemeriksaan maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” ujarnya.
Morits pun mengajak seluruh anggota DPRD mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan serius dan aktif berdiskusi. Ia berharap Bimtek tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.
Bimtek ini menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Benny Pandam Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni pemaparan materi secara panel dan forum diskusi kelompok (FGD) antara anggota DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Forum tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan sinkronisasi Pokir dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Morits Tamaela secara resmi membuka Bimtek DPRD Kota Ambon Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan dan penganggaran yang tertib, transparan, serta akuntabel.(LM01)
