AMBON,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon memperkuat sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan dengan perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dapat terakomodasi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Kota Ambon.
Upaya tersebut dibahas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporannya mengatakan, keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dari fungsi representasi rakyat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui reses harus diformulasikan menjadi Pokir agar dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Namun, pengelolaan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Karena itu, usulan Pokir harus benar-benar berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Pengelolaannya juga harus transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Alfian menjelaskan, Bimtek tersebut bertujuan mengevaluasi mekanisme, tahapan, dan regulasi pengelolaan Pokir dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penjaringan dan penginputan aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon.
Bimtek menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, SSTP, MSI, sebagai salah satu narasumber.
Hadir pula Benny Pandam Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, serta Muhammad Indra Suasono, Pemeriksa Ahli Pratama.
Kegiatan ini diikuti anggota DPRD Kota Ambon, pendamping reses, dan staf Sekretariat DPRD. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut hadir, termasuk perwakilan Bappeda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
Pelaksanaan Bimtek dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi pemaparan materi secara panel oleh para narasumber. Selanjutnya, sesi kedua dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan DPRD dan OPD terkait.
Melalui forum tersebut, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengelolaan serta sinkronisasi Pokir dalam proses perencanaan pembangunan.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pokir DPRD diharapkan tidak hanya menjadi kumpulan daftar usulan, tetapi benar-benar menjadi instrumen perjuangan aspirasi masyarakat yang terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Ambon.(LM01)
