Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kelurahan Waihaong, Kota Ambon, mendorong masyarakat tertib membayar retribusi sampah. Besaran retribusi sampah rumah tangga ditetapkan Rp7.000 per bulan dan kini pembayaran mulai diarahkan melalui QRIS.
Lurah Waihaong M. Pelupessy mengatakan pihak kelurahan hanya berperan mengawal pelaksanaan program dan pelayanan persampahan di tengah masyarakat. Sementara penerimaan retribusi dikelola melalui mekanisme resmi pemerintah daerah oleh dinas terkait.
Hal tersebut disampaikan Pelupessy saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/10/2026).
“Kalau untuk retribusi sampah, pembayarannya langsung. Itu retribusi sampah dan diterima sesuai mekanisme yang ada,” kata Pelupessy.
Dia menjelaskan, dalam pemungutan di lapangan, petugas dapat menggunakan kupon sebagai bagian dari administrasi pembayaran. Kupon tersebut bukan berarti dana retribusi dikelola oleh pihak kelurahan.
Hasil pemungutan selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada dinas terkait untuk diproses sesuai mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Kalau untuk kelurahan, kita hanya mengawal program dinas atau retribusi itu. Untuk pengelolaan anggarannya, dinas yang memasukkan melalui LAPE atau ke kas daerah,” ujarnya.
Pelupessy menegaskan kelurahan tidak mengelola langsung penerimaan retribusi sampah. Peran kelurahan sebatas memastikan program dan pelayanan persampahan berjalan di wilayahnya.
Selain melalui mekanisme pemungutan langsung, masyarakat Waihaong kini juga dapat melakukan pembayaran retribusi sampah secara digital menggunakan QRIS yang disiapkan DLHP Kota Ambon.
Menurut Pelupessy, QRIS tersebut dilengkapi data berdasarkan nama dan alamat warga. Informasi RT juga tercantum sehingga pembayaran dapat ditelusuri berdasarkan identitas dan wilayah tempat tinggal.
“Dari DLH teman-teman sudah menyiapkan QRIS. Jadi pembayarannya secara digital. Di dalam QRIS itu by name by address, ada RT, sehingga bisa diketahui nama dan RT-nya,” katanya.
Dia menambahkan retribusi sampah rumah tangga ditetapkan sebesar Rp7.000 per bulan. Masyarakat diminta memahami bahwa pembayaran tersebut merupakan kewajiban bulanan, bukan pungutan setiap hari.
Penerapan QRIS diharapkan membuat pembayaran retribusi lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Masyarakat juga mendapatkan bukti pembayaran, sementara pemerintah dapat mencatat penerimaan secara lebih akurat.
Pelupessy juga mengingatkan pembayaran retribusi harus dibarengi kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Warga diminta membuang sampah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Kelurahan pada prinsipnya mengawal program supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan. Sedangkan penerimaan dan pengelolaan anggarannya tetap mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah,” pungkasnya.(LM01)
