Ambon, LensoMerah.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon mengamankan 21 angkutan kota (angkot) dalam operasi pemeriksaan kendaraan bermotor, Rabu, 7 Oktober 2026. Puluhan angkot itu ditindak karena masa berlaku KIR atau uji berkala kendaraan telah berakhir.
Operasi dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Kota Ambon. Pemeriksaan menyasar kelayakan kendaraan dan kelengkapan dokumen angkutan umum yang beroperasi di jalan.
Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Kota Ambon, Gino Pattiasina, mengatakan penertiban dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan angkutan umum.
“Hari ini kami melakukan kegiatan sweeping dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Kota Ambon selaku pengguna angkutan kota,” kata Gino kepada LensoMerah.com di ruang kerjanya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Gino, uji berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan setiap enam bulan. Kendaraan yang masa berlaku uji berkalanya telah habis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengangkut penumpang.
“Kalau mati, dalam kata lain kendaraan tersebut tidak layak jalan dan tidak boleh beroperasi untuk angkut penumpang karena belum memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Ia menyayangkan masih adanya pemilik angkot yang mengabaikan kewajiban tersebut. Padahal, kata dia, sejak 2024 pemerintah telah menggratiskan biaya pengujian kendaraan bermotor.
Sebelumnya, pemilik kendaraan harus membayar sekitar Rp250 ribu untuk satu kali periode pengujian yang berlaku selama enam bulan.
“Seharusnya masyarakat, dalam hal ini sopir atau pemilik kendaraan angkutan kota, lebih sadar dan tertib melakukan pengujian kendaraan bermotor,” kata Gino.
Sebanyak 21 angkot yang terjaring dalam operasi tersebut berasal dari sejumlah trayek, antara lain Laha, Kudamati, Bentas, Air Salobar Lin III, Karpan dan Ahuru.
Dishub tidak hanya memberikan teguran. Kendaraan yang terbukti melanggar ditindak sesuai ketentuan dan perkaranya diproses melalui persidangan.
Gino mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ambon. Sidang perkara pelanggaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026.
Setelah pengadilan menetapkan besaran denda, perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ambon. Pembayaran denda dilakukan melalui kejaksaan dan disetorkan ke kas negara.
“Pengambilan barang bukti juga dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Ambon,” ujarnya.
Gino menegaskan penertiban kendaraan angkutan umum tidak berhenti pada operasi kali ini. Pemeriksaan akan dilakukan secara berkala di sejumlah titik.
Lokasi pemeriksaan di antaranya Terminal A1, Terminal A2, terminal angkutan jalur STAIN, serta lokasi parkir angkot menuju kawasan pegunungan di Kecamatan Leitimur Selatan.
“Pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor umum atau angkutan umum merupakan tugas dan tanggung jawab kami di UPTD,” katanya.
Selain menemukan kendaraan dengan KIR kedaluwarsa, petugas mendapati pelanggaran lain. Salah satunya angkot trayek Laha dengan nomor polisi DE 1931 MU yang menggunakan pengeras suara atau TOA.
Gino mengatakan penggunaan pengeras suara pada angkot tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan standar keselamatan kendaraan.
“Angkutan umum, pribadi maupun angkutan barang tidak boleh menggunakan pengeras suara karena tidak sesuai dengan standar keselamatan dan standar peruntukan,” katanya.
Menurut dia, pengeras suara hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu dengan fungsi khusus, seperti ambulans, kendaraan patroli, atau kendaraan yang digunakan untuk penyampaian informasi dalam kegiatan tertentu.
Penggunaan TOA pada angkot maupun kendaraan angkutan barang, kata Gino, berpotensi mengganggu konsentrasi pengguna jalan.
“Kalau tiba-tiba digunakan lalu pengendara lain kaget, itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal,” ujarnya.
Gino mengatakan UPTD akan terus melakukan pemeriksaan dan penindakan secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angkot yang beroperasi di Kota Ambon memenuhi persyaratan kelayakan dan tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
Dalam penindakan, petugas menggunakan blanko resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan. Blanko tersebut didistribusikan kepada pelanggar, pengadilan dan kepolisian, sedangkan satu lembar menjadi arsip petugas.
Gino juga menyebut dirinya menjalankan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-9.AH.09.01-2024.
Dengan kewenangan tersebut, Dishub memastikan pelanggaran angkutan umum tidak sekadar berakhir pada teguran, tetapi dapat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(LM01)
