AMBON, LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memetakan kondisi kerusakan jalan di sejumlah wilayah sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur tahun anggaran 2027.
Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Meli Latuihamallo, mengatakan selain menyelesaikan pekerjaan tahun 2026, pihaknya kini mulai melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Survei tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, terutama terhadap lokasi-lokasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Sekarang selain pekerjaan tahun 2026, kita sementara survei kerusakan jalan untuk persiapan program 2027. Ini juga atas arahan pimpinan, supaya kita tahu semua titik kerusakan dan bisa menentukan mana yang menjadi prioritas,” jelas Meli kepada LensoMerah.com di ruang kerjanya Jumat (21/8)
Menurutnya, survei diperlukan agar setiap usulan perbaikan benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan. Tidak semua ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat dapat langsung dikerjakan, karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas.
Meli menjelaskan, sejumlah titik kerusakan telah masuk dalam pekerjaan tahun 2026. Salah satunya kawasan sekitar SMP/MTs Tsanawiyah hingga pertigaan kawasan kuburan Islam yang saat ini masih berada dalam proses pekerjaan.
Namun, terdapat pula sejumlah lokasi lain yang baru teridentifikasi melalui survei lapangan dan belum masuk dalam program pekerjaan tahun berjalan.
“Kita turun langsung ke lokasi supaya tahu titiknya. Setelah itu kita petakan kerusakan jalan, kemudian kita tentukan prioritas. Karena nanti semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, penentuan prioritas tidak hanya berdasarkan banyaknya keluhan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat serta ketersediaan pagu anggaran.
“Kalau anggarannya sekian, kita susun prioritas satu, dua, tiga. Yang belum menjadi prioritas akan masuk dalam urutan berikutnya,” jelasnya.
Salah satu kawasan yang turut menjadi perhatian adalah Karang-Karang. Menurut Melianus, kondisi geografis di kawasan tersebut cukup menantang karena terdapat akses jalan yang menghubungkan wilayah bagian bawah dengan kawasan di atas.
Selain ruas jalan yang sudah ada, terdapat pula akses berupa jalan setapak dan sejumlah titik yang masih berupa jalan tanah.
Karena itu, PUPR tidak ingin terburu-buru memasukkan seluruh lokasi tersebut ke dalam program pembangunan sebelum dilakukan pengecekan secara menyeluruh.
“Kalau kita mau programkan, kita harus cek dulu. Apalagi kalau statusnya pembangunan baru, bukan sekadar peningkatan jalan. Kita harus koordinasi dengan masyarakat maupun pemerintah setempat terkait lahan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan lahan menjadi salah satu hal penting yang harus diselesaikan sebelum pembangunan infrastruktur dilakukan. Jangan sampai program pemerintah sudah ditetapkan, namun ketika pekerjaan akan dimulai justru mendapat penolakan dari masyarakat atau pemilik lahan.
“Jangan sampai seperti itu. Kita harus koordinasi dulu dengan masyarakat di lokasi. Jangan sampai program sudah dibuat, ketika pekerjaan dimulai malah dilarang,” tegasnya.
Ia menyebut, beberapa akses jalan di kawasan Desa Poka juga akan menjadi bagian dari survei dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk melihat kebutuhan pembangunan akses masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar usulan kerusakan yang diterima PUPR merupakan jalan lingkungan atau jalan lorong. Sementara ruas jalan utama terus menjadi perhatian pemerintah karena memiliki fungsi vital bagi mobilitas masyarakat.
PUPR, lanjut Meli, akan terus melakukan pendataan sehingga setiap program pembangunan jalan dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
“Kita survei dulu semua lokasi, kemudian kita laporkan dan koordinasikan dengan pemerintah setempat. Setelah itu baru kita susun program sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” pungkasnya.(LM01)
