Ambon,LensoMerah.com-Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan penyertaan modal BUMD PT Tanimbar Energi Tahun Anggaran 2020–2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kembali mengungkap sejumlah fakta penting dalam proses pembuktian.
Di tengah dinamika persidangan, fokus majelis hakim tetap diarahkan pada substansi perkara, khususnya keterangan saksi dan fakta terkait mekanisme pengelolaan dana serta proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan.
Namun, dalam proses persidangan, muncul sejumlah narasi yang dinilai berupaya menggeser perhatian dari pokok perkara. Salah satunya adalah isu “jaksa di dua kota sekaligus” yang dinilai tidak relevan dengan substansi hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar (Kajari KKT), Adi Palebangan,dalam rilis yang diterima media inj jumat (20/3)menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan bentuk simplifikasi yang menyesatkan publik.
“Yang dipersoalkan adalah tempat, bukan substansi. Padahal hukum acara tidak sesempit itu. Ini framing murahan untuk membangun opini seolah-olah ada pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia menilai, upaya tersebut diduga bertujuan menciptakan keraguan terhadap integritas penyidikan, sehingga dapat melemahkan kekuatan pembuktian baik di mata publik maupun dalam persidangan.
Menurutnya, ketika substansi perkara sulit dibantah, maka yang diserang adalah aspek prosedural. Hal ini termasuk polemik terkait lokasi pemeriksaan saksi yang dilakukan di luar kantor resmi.
“Ketika substansi sulit dibantah, maka yang diserang adalah proses. Ini pola yang sering digunakan untuk membangun ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum,” ujar pihak penuntut umum.
Kajari KKT juga menilai tudingan terhadap penyidik sekaligus penuntut umum sebagai bagian dari strategi defensif untuk mengalihkan fokus dari perkara yang sedang diadili.
Dalam praktik penegakan hukum, lanjutnya, pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh keterangan yang lengkap dan objektif, tanpa dibatasi lokasi selama sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur, maka mekanisme pengujiannya seharusnya dilakukan melalui praperadilan, bukan melalui pembentukan opini publik.
“Jika memiliki bukti pelanggaran, uji secara hukum. Jangan membangun opini liar di luar konteks fakta. Kami tidak akan terpengaruh,” tegasnya.
Kejari memastikan seluruh fakta akan dibuka secara transparan di persidangan, termasuk menghadirkan ahli guna memperjelas duduk perkara.
Saksi Ungkap Mekanisme Dana Ditentukan Holding
Dalam persidangan tersebut, terungkap fakta penting dari keterangan saksi terkait mekanisme pengelolaan dana antara PT Tanimbar Energi sebagai perusahaan holding dan PT Tanimbar Energi Abadi sebagai anak perusahaan.
Saksi mengakui bahwa setiap penyaluran dana dari perusahaan holding kepada anak perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang telah menetapkan besaran dana serta jenis kegiatan yang harus dilaksanakan.
Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh anak perusahaan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak holding.
Selain itu, saksi juga menyatakan tidak dilibatkan dalam proses rapat penganggaran. Rapat tersebut dilakukan secara internal oleh pihak holding tanpa melibatkan pihak anak perusahaan.
Keterangan ini memberikan gambaran mengenai pola pengambilan keputusan dan perencanaan dalam pengelolaan dana penyertaan modal BUMD tersebut.
Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim bersama alat bukti lainnya untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa dalam perkara ini.
Kejari KKT pun mengingatkan bahwa persidangan merupakan ruang pembuktian hukum, bukan tempat membangun opini publik.(LM01)
