Ambon,LensoMerah.com- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon menyoroti minimnya badan usaha yang mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Sejak Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan menjabat pada 27 Maret 2025, baru satu izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan.
Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Kota Ambon, D.A. Gino Pattiasina, mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditata karena penyediaan fasilitas parkir bagi badan usaha telah diatur dalam Perda Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir.
“Kalau saya kembalikan ke kita punya Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, substansi aturan di Pasal 8 ayat 1, setiap bangunan umum dan atau yang diperuntukkan untuk kegiatan atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP,” kata Gino kepada LensoMerah.com di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).
Menurut Gino, satu izin yang telah diterbitkan diberikan kepada pemilik usaha setelah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan, termasuk menyesuaikan fasilitas parkir dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Selama saya jadi Kepala UPTD ini baru satu izin yang diterbitkan,” ujarnya.
Gino menjelaskan kewajiban penyediaan Satuan Ruang Parkir (SRP) berlaku bagi berbagai jenis badan usaha, mulai dari hotel, rumah makan, toko hingga ruko yang memiliki fasilitas parkir.
Jumlah SRP disesuaikan dengan jenis dan kapasitas bangunan maupun kegiatan usaha. Ketentuan teknis mengenai kebutuhan SRP juga telah diatur oleh Kementerian Perhubungan.
“Untuk hotel jumlah kamar sekian, kemudian ada ruangan untuk digunakan konferensi dan lain-lain, sudah harus ada SRP. Untuk roda empat dan roda dua juga sudah ada aturan teknisnya,” jelasnya.
Dishub Kota Ambon akan melakukan pembenahan terhadap badan usaha yang telah beroperasi tetapi belum mengantongi izin penyelenggaraan parkir.
Badan usaha tersebut akan diberikan pendampingan agar segera melakukan registrasi dan mengajukan permohonan izin.
“Yang sudah terlanjur buka usaha akan dibina untuk segera melakukan registrasi dan permohonan izin penyelenggaraan parkir,” katanya.
Gino mengatakan penataan izin parkir juga berkaitan dengan penerimaan daerah. Berdasarkan koordinasi terakhir dengan instansi pendapatan daerah, badan usaha yang memiliki fasilitas parkir dan menarik bayaran dari masyarakat dikenakan pajak 10 persen dari total pendapatan parkir.
Sementara badan usaha yang menyediakan fasilitas parkir tetapi tidak memungut biaya parkir dikenakan pajak 5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau badan usaha memiliki fasilitas parkir dan ditagih ke masyarakat, 10 persen dari total pendapatan parkir disetorkan ke kas Kota Ambon. Kalau tidak memungut biaya parkir, pajaknya 5 persen,” ujarnya.
Namun, menurut Gino, persoalan muncul ketika badan usaha belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Sebab, jumlah SRP yang dimiliki badan usaha menjadi tidak jelas.
“Dispenda menetapkan 10 persen, 5 persen, oke. Tetapi SRP-nya bagaimana? Kita bisa tahu dia punya SRP berapa banyak?” katanya.
Ia memberikan contoh, jika sebuah badan usaha memiliki 10 SRP kendaraan roda dua dengan tarif Rp3.000, maka nilai parkir yang dapat dihitung sebesar Rp30 ribu.
“Kalau kita sudah tahu SRP roda dua ada 10, misalnya, 10 SRP dikali Rp3.000 berarti dia punya biaya parkir Rp30 ribu. Rp30 ribu dipotong 10 persen yang harus disetorkan,” jelasnya.
Gino mengatakan tanpa izin penyelenggaraan parkir, jumlah SRP tidak dapat dipastikan. Kondisi tersebut membuat dasar penghitungan pajak menjadi tidak jelas.
“Kalau yang tidak punya izin penyelenggaraan parkir, otomatis SRP-nya tidak diketahui. Kalau SRP-nya tidak diketahui, dasar penagihan 10 dan 5 persen ini bagaimana kita mau lihat, sedangkan hitung-hitungannya belum pasti,” ujarnya.
Gino mengatakan salah satu tugas UPTD ke depan adalah melakukan pendampingan kepada badan usaha yang memiliki lahan atau fasilitas parkir.
Hotel, rumah makan, toko maupun ruko yang memiliki fasilitas parkir wajib mengurus izin penyelenggaraan parkir.
“Badan usaha dalam hal ini mau hotel, rumah makan, toko, ruko itu wajib. Sekalipun parkir gratis, tetap ada kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menyebut penataan tersebut penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.
“Inilah kebocoran-kebocoran yang pelan-pelan harus kita tutup dan maksimalkan supaya meningkatkan PAD untuk Kota Ambon,” tegasnya.
Dishub Kota Ambon akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik usaha mulai tahun ini. Gino berharap dalam satu hingga dua tahun ke depan seluruh badan usaha yang memiliki fasilitas parkir sudah mengantongi izin penyelenggaraan parkir.
“Tahun ini kita melakukan sosialisasi ke seluruh pemilik usaha. Saya harap dalam satu sampai dua tahun itu bisa kita selesaikan untuk semua badan usaha sudah memiliki izin penyelenggaraan parkir,” pungkasnya.(LM01)
