AMBON, LensoMerah.com – Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Maluku, Burhanudin Rumbouw, M.Si, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di Kota Ambon tidak boleh dipandang dari kacamata sentimen agama.
Pernyataan itu disampaikan Burhanudin untuk meluruskan pemberitaan yang menuding adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar berbasis agama di Kota Ambon.
Menurutnya, narasi pembangunan yang dikaitkan dengan identitas agama berpotensi menimbulkan persepsi keliru sekaligus mengganggu kerukunan masyarakat yang selama ini menjadi kekuatan Kota Ambon.
Burhanudin meminta seluruh pihak melihat kebijakan pembangunan berdasarkan mekanisme hukum, perencanaan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran pemerintah.
“Pemerintah Kota tidak berjalan sendiri. Semua program dirumuskan berdasarkan RPJMD yang dibahas bersama DPRD. DPRD menyepakati program tersebut berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat Ambon tanpa memandang latar belakang,” tegas Burhanudin.
Ia menjelaskan, program pembangunan Pemerintah Kota Ambon disusun melalui tahapan perencanaan yang memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.
Setiap kebijakan infrastruktur, kata dia, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas dan disepakati bersama DPRD Kota Ambon.
Karena itu, menurut Burhanudin, pembangunan jalan, air bersih maupun fasilitas pelayanan dasar lainnya seharusnya dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas pembangunan, bukan berdasarkan identitas agama masyarakat di suatu wilayah.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai urusan pemerintahan wajib yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, proses perencanaan pembangunan daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengedepankan perencanaan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan.
“Jadi, ukuran pembangunan harus dilihat dari kebutuhan masyarakat, perencanaan dan kemampuan pemerintah, bukan dari sentimen kelompok tertentu,” ujarnya.
Burhanudin juga menepis anggapan adanya praktik pilih kasih atau nepotisme dalam kebijakan pembangunan Kota Ambon.
Ia menilai kepemimpinan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menunjukkan komitmen untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan identitas agama.
Menurutnya, slogan “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua” harus dimaknai sebagai semangat membangun kota yang menjadi milik seluruh masyarakat.
“Wali Kota Ambon terbukti sangat berkomitmen terhadap seluruh warga tanpa memandang identitas agama apa pun. Slogan ‘Beta Par Ambon, Ambon Par Samua’ bukan sekadar jargon, melainkan wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh warga kota,” kata Burhanudin.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun opini yang berpotensi menyeret isu pembangunan ke dalam sentimen sektarian.
Burhanudin menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan keluhan ketika menemukan fasilitas dasar yang belum memadai. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi dan mekanisme aspirasi yang tersedia.
Dengan demikian, persoalan pembangunan dapat dibahas berdasarkan data, kebutuhan dan solusi, bukan berkembang menjadi isu yang mempertentangkan kelompok masyarakat berdasarkan agama.
“Mari kita bersama-sama mendukung Pemerintah Kota par Ambon pung bae (demi kebaikan Ambon). Jika ada fasilitas dasar yang perlu diperbaiki, sampaikanlah melalui saluran resmi dan mekanisme aspirasi daerah, bukan dengan narasi yang memicu sentimen sektarian,” pungkasnya.
Menurut Burhanudin, pembangunan Ambon membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, DPRD, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan masyarakat harus berjalan bersama agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menjaga persaudaraan yang menjadi modal penting bagi masa depan Kota Ambon.(LM01)
