Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota Ambon mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus yang menangani pengelolaan dan perawatan taman kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau sekaligus memastikan taman-taman di Kota Ambon terawat secara rutin.
Menurutnya, beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon saat ini cukup berat. Selain menangani persoalan persampahan, DLHP juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan perizinan lingkungan.
Kendati demikian, diperlukan unit khusus yang dapat fokus melakukan pemeliharaan taman, termasuk penyiraman dan perawatan tanaman secara rutin.
”Usulan pembentukan UPTD ini agar ada petugas khusus yang rutin menyiram dan merawat tanaman setiap pagi dan sore, sehingga taman-taman kota tidak terbengkalai,” ujarnya kepada Wartawan di Manise Hotel Kamis (8/10)
UPTD tersebut nantinya diharapkan dapat menangani sejumlah ruang terbuka hijau dan taman kota, seperti Taman Pattimura, kawasan Air Salobar, serta area hijau di sepanjang ruas jalan utama.
Selain penataan taman, Wali Kota Ambon juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi dampak efisiensi anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Efisiensi tersebut membuat sejumlah kegiatan pemerintahan lebih banyak dilaksanakan di lingkungan kantor, termasuk melalui apel pagi, dibandingkan menggunakan fasilitas hotel yang membutuhkan biaya operasional lebih besar.
Meski demikian, Pemkot Ambon berharap adanya relaksasi anggaran pada tahun mendatang sehingga aktivitas pemerintahan dan kegiatan lainnya dapat kembali memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan.
Dalam kesempatan yang sama Walkot juga menanggapi terkait kabut asap akibat pembakaran sampah dan lahan.
Menurut Wattimena, Pemkot Ambon telah membagikan masker kepada masyarakat dan mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai langkah antisipasi gangguan kesehatan, khususnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Pemkot juga telah menginstruksikan camat, kepala desa, raja, dan lurah untuk menyosialisasikan larangan pembakaran sampah maupun lahan kepada masyarakat.
Bodewin mengatakan, Pemkot Ambon telah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Lease untuk menindaklanjuti dugaan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
”Kita sudah punya data dan telah berkoordinasi dengan Polresta untuk melakukan penyelidikan. Jika ada unsur kelalaian masyarakat yang melanggar aturan, penegakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib,” tegasnya.
Walikota berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap di wilayah Kota Ambon.(LM01)
