Ambon,LensoMerah.com- Melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Ambon menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Manise Hotel, Kamis, (8/10/ 2026).
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ambon Arthur Solsolay, dalam laporan panitia mengatakan, evaluasi kelembagaan dilakukan untuk memastikan organisasi perangkat daerah berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan beban tugas dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Menurut Arthur, evaluasi mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ambon yang berjumlah 44 unit kerja.
Jumlah tersebut terdiri atas Sekretariat Kota beserta sembilan bagian, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas/Satpol PP, enam Badan, serta lima Kecamatan.
“Evaluasi kelembagaan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian struktur organisasi dengan tugas dan fungsi, sekaligus mengukur tingkat kematangan organisasi pada masing-masing perangkat daerah,” kata Arthur dalam laporan panitia.
Ia menjelaskan, proses evaluasi mengacu pada PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 untuk mengukur dimensi struktur organisasi dan proses tata kelola. Selain itu, evaluasi juga menggunakan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 yang mengukur tingkat kematangan organisasi melalui 11 parameter penilaian.
Pengumpulan data melalui kuesioner telah dilakukan sejak Juni 2026 dan diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Ambon.
Dalam FGD tersebut, Pemkot Ambon menghadirkan Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Paskalis Baylon Meja, sebagai narasumber.
Arthur mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk membahas hasil rekapitulasi data dan analisis kuantitatif bersama seluruh pimpinan unit kerja.
Dikatakan, pembahasan dalam forum itu diarahkan untuk melihat kondisi struktur organisasi, tingkat kematangan kelembagaan, hingga disparitas hasil evaluasi antarperangkat daerah.
Hasil evaluasi dari FGD nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi Penjabat/Wali Kota Ambon
Selain itu, data hasil evaluasi akan digunakan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan maupun revisi Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.
“Melalui evaluasi berbasis data atau evidence-based ini, diharapkan penataan kelembagaan dapat menghasilkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran,” ujar Arthur.
Dengan demikian, penataan organisasi perangkat daerah diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(LM01)
