Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus menuntaskan penanganan rumah warga yang terdampak konflik sosial di kawasan Hunuth. Hingga awal Februari 2026, perbaikan rumah dengan kategori rusak berat telah rampung, sementara rehabilitasi rumah rusak ringan masih dalam tahap penyelesaian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny Latuputty, saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota Ambon, Senin (2/2/2026).
Ivonny menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan pasca konflik yang dilakukan pada awal Januari 2026, terdapat 15 rumah dengan kategori rusak berat, di mana 5 rumah merupakan bangunan baru karena terbakar habis, sementara 10 rumah lainnya direhabilitasi. Selain itu, tercatat 27 rumah mengalami rusak ringan.
“Rusak ringan itu misalnya pintu terbakar, kaca pecah, atau kerusakan kecil lainnya yang tidak memengaruhi struktur utama bangunan,” jelas Ivonny.
Ivonny mengungkapkan, total anggaran penanganan rumah warga terdampak konflik mencapai sekitar Rp2,2 miliar, yang bersumber dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar, Pemerintah Kota Ambon melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp600 juta, serta donasi masyarakat sebesar Rp530 juta.
Donasi tersebut berasal dari warga Kota Ambon maupun masyarakat di luar daerah, termasuk dari Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya, yang tergerak untuk membantu korban konflik. Seluruh donasi dihimpun melalui Tim Bantuan Masyarakat Hunuth yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon.
“Pak Wali Kota secara langsung berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga bantuan ini bisa terkumpul. Ini adalah bentuk solidaritas yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.
Untuk penanganan rumah rusak berat, Ivonny memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dan rumah-rumah tersebut kini sudah bisa ditempati oleh pemiliknya.
Bahkan, Gubernur Maluku telah meninjau langsung lokasi dan melihat hasil pembangunan enam rumah yang dibiayai melalui APBD Provinsi Maluku, terdiri dari dua rumah bangun baru dan empat rumah rehabilitasi. Sementara rumah rusak berat lainnya dibiayai melalui APBD Kota Ambon dan bantuan masyarakat.
“Untuk kategori rusak berat, semuanya sudah selesai dan bisa ditempati,” tegas Ivonny.
Sementara itu, dari 27 rumah rusak ringan, sekitar 10 hingga 11 rumah telah selesai diperbaiki, dan sembilan rumah masih dalam proses pengerjaan. Sisanya masih dalam tahap koordinasi karena sejumlah kendala di lapangan.
“Ada rumah yang pemiliknya belum kembali pasca konflik, ada juga yang masih ditempati oleh pihak lain. Ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, sebagian warga telah memperbaiki sendiri kerusakan rumah mereka menggunakan dana pribadi, terutama menjelang perayaan Natal. Untuk kondisi tersebut, Pemerintah Kota Ambon tetap akan memberikan penggantian biaya sesuai nilai kerusakan awal.
“Misalnya pintu yang rusak sudah diganti sendiri, tetap kita ganti sesuai perhitungan pintu. Tidak bisa dialihkan untuk pembangunan lain seperti dapur atau penambahan pekerjaan,” tegas Ivonny.
Ivonny menegaskan, seluruh penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun donasi masyarakat, dikelola secara hati-hati dan akuntabel, karena akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini uang publik dan juga donasi masyarakat. Kita tidak bisa sembarang gunakan. Apalagi donasi ini tidak seperti APBD yang dananya sudah pasti, sehingga pengerjaannya dilakukan bertahap sesuai ketersediaan dana,” jelasnya.
Meski membutuhkan waktu, Ivonny memastikan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk menuntaskan seluruh perbaikan rumah warga terdampak konflik tetap berjalan sesuai arahan dan janji Wali Kota Ambon.
“Memang tidak bisa sekaligus, tetapi penanganan rumah warga tetap menjadi komitmen kami,” tutup Ivonny.(LM01)
