Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dua skema utama, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, saat diwawancarai di ruang kerjanya di Balai Kota Ambon, Senin (2/2/2026), menjelaskan bahwa kedua program tersebut menyasar kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan warga memperoleh rumah yang layak huni.
FLPP merupakan program pembiayaan perumahan bersubsidi yang difasilitasi pemerintah melalui mekanisme kredit perbankan dengan bunga rendah.
“FLPP ini seperti kredit rumah pada umumnya, tetapi bunganya murah karena disubsidi pemerintah. Program ini memang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Ivonny.
Program ini mensyaratkan penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi lajang dan Rp11 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Proses pembiayaan melibatkan pengembang perumahan serta bank penyalur, yakni Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI.
Rumah FLPP umumnya bertipe 36, dengan harga paling rendah sekitar Rp185 juta. Uang muka ditetapkan sebesar 10 persen, sementara cicilan bulanan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung tenor kredit yang tersedia mulai dari 5 hingga 20 tahun.
“Kalau mengambil tenor 20 tahun, cicilannya bisa sekitar Rp1,1 juta per bulan,” ungkapnya.
FLPP terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada aparatur sipil negara (ASN). Namun, Ivonny mengakui proses verifikasi ASN relatif lebih cepat karena penghasilan tetap lebih mudah diverifikasi melalui SLIK OJK.
“Untuk masyarakat umum seperti pedagang atau pemilik usaha, prosesnya memang lebih lama karena pendapatannya tidak tetap dan membutuhkan verifikasi tambahan,” tambahnya.
Selain FLPP, Pemkot Ambon juga menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar MBR pada desil 1 hingga desil 5, dengan kisaran penghasilan sekitar Rp750 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
BSPS terbagi dalam dua kategori, yaitu:Peningkatan Kualitas (PK) atau rehabilitasi rumah, dengan bantuan Rp20 juta per unit,pembangunan Baru (PB), dengan total anggaran Rp80 juta per unit.
“Untuk pembangunan baru, kementerian memberikan Rp50 juta karena sifatnya subsidi, sementara Rp30 juta disupport dari APBD Kota Ambon. Rumah yang dibangun bertipe 21,” jelas Ivonny.
Ia menegaskan bahwa BSPS bersifat hibah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan berbeda dengan FLPP yang menggunakan skema kredit perbankan.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Ambon menargetkan pembangunan lebih dari 500 unit rumah FLPP yang tersebar di empat hingga lima lokasi, di antaranya Lateri (sekitar kawasan pengungsi Batu Gajah), Kusu-Kusu Wamesing, Kudamati (Lorong Sekot), serta satu lokasi tambahan lainnya di kawasan Lateri.
“Seluruh rumah ini dibangun oleh developer. Pemerintah kota berperan dalam memfasilitasi pendaftaran serta proses verifikasi melalui perbankan,” ujarnya.
Ivonny juga menyoroti keterbatasan kuota bantuan perumahan dari pemerintah pusat. Dari alokasi sekitar 3.000 unit untuk Provinsi Maluku, Kota Ambon hanya memperoleh 200 unit, meskipun telah memiliki sekitar 800 data calon penerima yang terverifikasi.
“Kami mengusulkan hampir 1.000 unit, tetapi yang disetujui baru 200. Padahal data kami sudah siap,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan perumahan adalah proses verifikasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu) yang memerlukan waktu cukup lama, mulai dari input data di desa atau kelurahan, verifikasi di tingkat provinsi, hingga pemrosesan di Kementerian Sosial yang bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan.
“Banyak masyarakat yang sangat membutuhkan rumah layak, tetapi terkendala karena belum masuk DTSEN. Ini yang terus kami kejar,” tegas Ivonny.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dan kelurahan guna mempercepat pendataan dan verifikasi.
“Kalau datanya sudah kuat dan terverifikasi, peluang mendapatkan tambahan kuota akan jauh lebih besar. Yang terpenting, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera memiliki rumah layak huni,” pungkasnya.(LM01)
