AMBON,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan pengawasan terhadap usaha mikro dilakukan berdasarkan kawasan, bukan berdasarkan suku atau latar belakang pemilik usaha. Pemkot juga meminta istilah “Kios Buton” dihentikan karena dinilai berpotensi menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, Feberien Maail, menyusul pembahasan mengenai keberadaan kios yang kerap disebut sebagai “Kios Buton” di Kota Ambon.
Maail menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha di Kota Ambon masuk dalam kategori usaha mikro. Jumlahnya bahkan telah mencapai lebih dari 10.000 usaha. Karena itu, pengawasan dan pembinaan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah.
“Katong punya lebih dari 10.000 usaha mikro. Karena itu, pengawasan dibagi per kawasan dan dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, bukan hanya kios yang disebut Kios Buton yang menjadi sasaran,” jelas Maail kepada Wartawan di Balai Kota Ambon Jumat (30/10)
Ia mencontohkan, pengawasan pada triwulan sebelumnya dilakukan di Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas usaha cukup padat.
Sementara pada triwulan berjalan, pengawasan diarahkan ke sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pusat kegiatan di Passo dan sekitarnya, Teluk Ambon, Leitimur Selatan dengan fokus di Leahari, serta sebagian wilayah Sirimau, termasuk Karang Panjang dan Galala.
Menurut Maail, pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan memeriksa perizinan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Pemkot Minta Istilah Berbasis Suku Dihentikan
Maail secara khusus meminta agar istilah “Kios Buton” tidak lagi digunakan dalam pemberitaan maupun komunikasi publik ketika membahas pengawasan usaha.
Menurutnya, penyebutan usaha berdasarkan identitas suku dapat menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah melakukan pengawasan secara berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu.
“Beta minta istilah kios yang mengacu ke suku itu dihilangkan. Kita jangan sampai membuat pengkotak-kotakan warga. Mereka juga warga kota yang memiliki hak untuk berusaha,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebutan suatu usaha belum tentu mencerminkan identitas pemiliknya. Dalam pengurusan perizinan, usaha dapat didaftarkan atas nama perseorangan. Karena itu, pemerintah tidak bisa serta-merta mengidentifikasi latar belakang pemilik hanya berdasarkan sebutan yang berkembang di masyarakat.
Maail menegaskan, pembahasan mengenai usaha tersebut sebaiknya menggunakan istilah yang netral, yakni usaha mikro, sepanjang sesuai dengan kategori usahanya.
Lebih lanjut, Maail menjelaskan bahwa perizinan usaha berkaitan dengan sejumlah persyaratan, mulai dari identitas dan modal pelaku usaha, lokasi, hingga jenis kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Sementara itu, pengaturan jam operasional merupakan persoalan berbeda yang berkaitan dengan ketentuan waktu kegiatan usaha dan kewenangan instansi terkait.
“Perizinan mengatur modal, lokasi, dan jenis usaha yang dijalankan. Kalau persoalan jam operasional, itu berkaitan dengan jam kerja dan dapat menjadi ranah pengawasan dinas terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap usaha mikro harus dilakukan secara proporsional dan berkelanjutan tanpa menjadikan identitas suku maupun agama sebagai dasar perlakuan.
Pemkot Ambon berharap masyarakat melihat pengawasan tersebut sebagai bagian dari penataan dan pembinaan usaha, bukan sebagai persoalan yang mempertentangkan kelompok masyarakat tertentu.
Melalui pengawasan berbasis kawasan, pemerintah menargetkan pembinaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha secara merata sesuai ketentuan yang berlaku.(LM01)
