AMBON, LensoMerah.com – Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Ambon telah menembus angka 6.000. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah usaha baru yang tumbuh di daerah itu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, Feberien Maail, menjelaskan, data NIB juga mencakup pelaku usaha yang melakukan pembaruan informasi, seperti penambahan jenis usaha, perubahan lokasi, hingga perpindahan tempat usaha.
Dalam proses tersebut, nomor NIB pelaku usaha tetap sama, sementara informasi kegiatan usahanya diperbarui sesuai perubahan yang dilakukan.
Maail mencontohkan, pelaku usaha yang sebelumnya hanya menjual sembako dapat memperbarui data ketika menambahkan usaha kuliner di lokasi yang sama. Hal serupa berlaku bagi pelaku usaha yang menambah lokasi atau memindahkan tempat berjualan.
“Nomor NIB-nya tetap sama, tetapi datanya berubah. Misalnya, sebelumnya hanya menjual sembako, kemudian menambah usaha kuliner. Itu masuk dalam pembaruan data,” jelasnya kepada wartawan di Ambon,Sabtu (31/10)
Karena itu, angka pengurusan NIB dalam periode tertentu harus dibaca secara cermat. Data tersebut tidak bisa langsung dijumlahkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk menentukan jumlah usaha baru karena sebagian merupakan pembaruan data usaha yang telah terdaftar.
Maail menegaskan, NIB tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, NIB merupakan identitas legal yang menunjukkan seseorang atau badan usaha telah terdaftar sebagai pelaku usaha. Fungsinya dapat dianalogikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas penduduk.
“NIB itu bukan satu-satunya alat ukur ekonomi. Bagi saya, NIB merupakan bukti bahwa seseorang diakui negara sebagai pelaku usaha, sebagaimana KTP menjadi identitas penduduk,” ujarnya.
Ia mengatakan, penerbitan NIB akan terus berlangsung mengikuti dinamika aktivitas ekonomi dan investasi. Ketika iklim usaha berkembang, peluang munculnya pelaku usaha baru maupun perluasan usaha yang sudah berjalan semakin terbuka.
Sebaliknya, jika aktivitas ekonomi mengalami stagnasi, pertambahan pelaku usaha baru berpotensi melambat. Dalam kondisi tersebut, pengurusan NIB bisa lebih banyak berasal dari pelaku usaha lama yang memperbarui data atau menambahkan bidang kegiatan usahanya.
Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi daerah perlu dinilai melalui berbagai indikator, termasuk pertumbuhan aktivitas usaha, investasi, dan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Maail juga mencontohkan pengemudi transportasi daring sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang dapat mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB.
Pengemudi yang menjalankan kegiatan transportasi secara mandiri dapat mendaftarkan usaha sesuai bidang kegiatan yang dijalankan. Dengan demikian, NIB tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki toko atau tempat usaha fisik.
Ia menjelaskan, penerbitan NIB dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha.
Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB dapat diterbitkan melalui proses yang relatif sederhana. Sementara kegiatan dengan tingkat risiko lebih tinggi dapat memerlukan pemenuhan persyaratan atau perizinan tambahan sesuai ketentuan.
Menurut Maail, kemudahan pendaftaran dan kepatuhan terhadap persyaratan perizinan menjadi bagian penting dalam memperkuat basis usaha di Kota Ambon.
Dengan demikian, capaian NIB yang telah melampaui 6.000 merupakan gambaran aktivitas pendaftaran dan pembaruan data usaha. Angka tersebut perlu dibaca bersama indikator ekonomi lainnya dan tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.(LM01)
