Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon menggelar Konsultasi Publik (KP) II Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025–2045 di salah satu hotel di Kota Ambon, Jumat (13/2). Forum ini menjadi tahapan krusial sebelum dokumen masuk ke proses legislasi sebagai rancangan peraturan daerah.
Ketua Panitia, Ronald F. Pattipawaey, dalam laporannya menegaskan bahwa konsultasi publik kedua ini merupakan momentum penting untuk memperkaya substansi teknis RTRW sebelum ditetapkan menjadi regulasi.
“Konsultasi publik kedua hari ini merupakan momen yang sangat krusial dalam perencanaan RTRW. Sebelum kita masuk tahapan legislasi, perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan RTRW tahun ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Pattimura dan akan berlangsung hingga Maret 2026 dengan output berupa Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Ambon 2025–2045,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik ini dilaksanakan selama satu hari dengan pemaparan materi dari tim penyusun Fakultas Teknik Universitas Pattimura. Seluruh peserta, baik dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha maupun masyarakat, diharapkan memberi ide dan masukan konstruktif guna merespons isu-isu aktual penataan ruang Kota Ambon.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bodewin Wattimena menegaskan bahwa dokumen RTRW merupakan fondasi arah pembangunan Kota Ambon dalam dua dekade ke depan.
“Kegiatan ini sangat penting karena dari dokumen yang nanti kita hasilkan, kita akan menentukan ke mana arah kota ini dibawa ke depan,” tegasnya.
Menurut Bodewin, revisi RTRW harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk melihat kepentingan seluruh masyarakat Kota Ambon, bukan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu.
“Kita tidak sedang melihat kepentingan pemerintah kota atau unsur tertentu, tetapi kepentingan kita semua yang ada di kota ini. Supaya pembangunan bukan hanya dinikmati hari ini, tetapi juga menyiapkan kota ini bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Bodewin secara terbuka menyoroti kondisi tata ruang Kota Ambon yang dinilainya memprihatinkan. Ia menyebut pembangunan selama ini berjalan tanpa arah yang jelas.
“Ruang-ruang ini tidak ditata dengan baik. Pertokoan bercampur dengan rumah penduduk, semuanya bercampur kiri kanan. Kita tidak bisa menangis dalam situasi ini, tapi tugas kita hari ini adalah jangan lagi membuat kesalahan yang sama,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak menata ruang-ruang yang masih tersedia agar membentuk kota yang berkelanjutan dan memiliki keandalan tata ruang.
Wali Kota juga menekankan pentingnya RTRW sebagai pedoman pengendalian pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberi kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ia mencontohkan, masih ada bidang usaha tertentu yang tidak dapat berkembang karena belum diakomodasi dalam RTRW maupun RDTR pusat kota.
“Ini pentingnya konsultasi publik. Jangan sampai revisi sudah selesai, baru kita bilang ini belum masuk. OPD harus hadir, karena mitra mereka pelaku usaha yang masih memperjuangkan kepentingannya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung polemik soal aktivitas galian C yang kerap menimbulkan perdebatan publik akibat ketidakpastian regulasi. Menurutnya, RTRW dan RDTR harus memberi kepastian yang jelas dan komprehensif.
Dalam aspek lingkungan, Bodewin memberi perhatian serius terhadap ancaman krisis air tanah di Ambon akibat alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan hutan.
Ia menyoroti kondisi kawasan hutan Soya dan wilayah Leitimur Selatan yang mulai tergerus oleh permukiman.
“Ini mungkin belum menjadi ancaman hari ini, tapi akan menjadi ancaman besar bagi generasi ke depan. Karena itu mari kita batasi penggunaan ruang hutan dan ruang terbuka hijau di Kota Ambon,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setelah RTRW ditetapkan, pemerintah wajib mengamankan dan menertibkan setiap pelanggaran pemanfaatan ruang.
“Kita sudah terlanjur dalam banyak hal. Tapi sebelum semuanya menjadi terlanjur basah, kita mesti membingkai kota ini dengan aturan yang kuat,” tegasnya.
Selain kawasan hutan, wilayah pesisir juga menjadi perhatian utama agar tidak mengalami degradasi akibat pembangunan yang tidak terkendali.
Sebagai pusat kegiatan wilayah di Maluku, Kota Ambon memiliki tantangan kompleks mulai dari keterbatasan lahan, topografi rawan bencana, hingga kebutuhan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, penyusunan RTRW harus komprehensif dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Bodewin juga menegaskan bahwa visi pembangunan Ambon 2025–2030 adalah “Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan,” di mana aspek keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam penataan ruang.
Ia berharap ketika dokumen diturunkan lebih teknis dalam RDTR, khususnya untuk wilayah pengembangan Baguala, Leitimur Selatan, Nusaniwe hingga Soya, pengaturan dilakukan secara detail dan tegas.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Ambon berharap RTRW 2025–2045 benar-benar menjadi dokumen strategis yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta mewujudkan Ambon sebagai kota yang maju, aman, nyaman, dan berkelanjutan.(LM01)
