Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa langkah yang diambil dalam menyikapi persoalan di Negeri Soya bukanlah bentuk kelemahan, melainkan upaya menghadirkan pencerahan hukum bagi para pihak.
Hal ini disampaikan Robby Sapulette kepada media ini di ruang kerjanya, Jumat (27/3).
Menurutnya, Pemkot Ambon telah mencermati amar putusan baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri yang telah dibahas dalam rapat bersama. Pemerintah bahkan telah memiliki kesimpulan, namun perbedaan klaim dari masing-masing pihak masih terjadi.
“Bukan pemerintah kota lemah atau tidak paham, tetapi pemerintah berpikir perlu ada pencerahan hukum kepada mereka,” ujar Sapulette.
Ia menegaskan, langkah menghadirkan pakar hukum dilakukan untuk menghindari tudingan keberpihakan. Pasalnya, jika penjelasan disampaikan langsung oleh pemerintah, dikhawatirkan akan dianggap memihak salah satu pihak.
“Kalau pemerintah kota yang menjelaskan, nanti dianggap berpihak. Padahal pemerintah sudah memahami amar putusan itu,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkot Ambon menghadirkan pakar hukum dari Universitas Pattimura guna memberikan penjelasan komprehensif terkait amar putusan. Diharapkan, para pihak dapat memahami secara utuh dan kembali ke Negeri Soya untuk bermusyawarah.
“Supaya mereka kembali duduk bersama dan menghasilkan keputusan sesuai hukum dan adat,” katanya.
Sapulette juga menyoroti wacana voting dalam penentuan kepemimpinan. Ia mengingatkan agar mekanisme tersebut diperjelas, khususnya terkait siapa yang berhak memberikan suara.
“Harus jelas dulu, apakah semua mata rumah Rehatta punya hak atau hanya yang memiliki garis keturunan tertentu. Jangan sampai salah dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pemkot Ambon, lanjutnya, ingin agar Negeri Soya segera memiliki raja definitif yang sah dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, pemerintah tetap menegaskan posisinya netral.
“Pemerintah kota tidak berpihak kepada siapa pun. Kami berpihak pada hukum dan kebenaran, baik hukum positif maupun hukum adat,” tegasnya.
Jika seluruh upaya musyawarah dan penjelasan hukum tidak membuahkan hasil, maka opsi terakhir yang akan ditempuh adalah sumpah adat.
“Kalau kedua pihak tetap bersikeras, maka satu-satunya jalan adalah sumpah adat,” kata Sapulette.
Ia menambahkan, pendekatan ini tidak hanya ditawarkan di Negeri Soya, tetapi juga di sejumlah negeri adat lain seperti Rumah Tiga dan Amahusu sebagai bentuk penyelesaian berbasis kearifan lokal.
Pemkot Ambon berharap proses ini dapat melahirkan pemerintahan definitif di Negeri Soya yang memiliki legitimasi kuat, baik secara hukum maupun adat.
“Ini negeri adat, jadi mari duduk bersama, bermusyawarah untuk mufakat agar pemerintahan yang terbentuk benar-benar sah secara adat,” tutupnya.(LM01)
