Ambon,LensoMerah.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan satwa liar dilindungi maupun barang ilegal melalui kapal-kapal PELNI. Awak kapal (ABK) yang terbukti terlibat tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga terancam diberhentikan dari pekerjaannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang PT PELNI Ambon, Ridwan Mandaliko, saat menggelar kegiatan Silaturahmi, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi bersama insan pers di Kantor PELNI Ambon, Rabu (22/7).
Menanggapi maraknya pengungkapan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, Ridwan menegaskan bahwa manajemen PELNI telah memiliki kebijakan tegas terhadap setiap ABK yang terbukti membawa barang ilegal.
“Kalau ada ABK yang ketahuan membawa satwa dilindungi atau barang ilegal, sanksinya sangat tegas. Bukan sekadar dipindahkan, tetapi bisa langsung diberhentikan.
Kebijakan itu sudah diterapkan oleh manajemen kantor pusat, sehingga kami mengimbau seluruh kru jangan sekali-kali mencoba membawa satwa dilindungi maupun barang ilegal,” tegas Ridwan.
Meski demikian, ia mengakui pengawasan di pelabuhan masih menghadapi tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum sepenuhnya optimal.
Menurutnya, sistem pemeriksaan penumpang di pelabuhan belum seketat di bandara sehingga masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membawa barang terlarang hingga masuk ke kapal.
“Infrastruktur pemeriksaan di pelabuhan memang masih perlu ditingkatkan. Kadang ada penumpang yang bisa masuk dari jalur tertentu sehingga ketika sudah berada di atas kapal, kru juga tidak mengetahui dari mana mereka masuk,” katanya.
Untuk memperketat pengawasan, PELNI tidak hanya mengandalkan perwira kapal dan petugas keamanan internal, tetapi juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Karantina, serta aparat penegak hukum lainnya.
“Di beberapa kapal sekarang sudah ada personel dari TNI AL yang ikut melakukan pengamanan. Di pelabuhan tujuan juga sering dilakukan pemeriksaan bersama BKSDA, Karantina dan instansi terkait. Saat kapal sandar, petugas langsung naik untuk melakukan pemeriksaan sehingga banyak kasus yang berhasil diungkap,” jelasnya.
Ridwan menegaskan, apabila ditemukan penumpang yang membawa satwa dilindungi atau barang ilegal, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat berwenang, termasuk BKSDA dan kepolisian.
“Kalau pelakunya penumpang, tentu akan diproses oleh aparat sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara kalau yang terlibat adalah ABK, PELNI sudah memiliki sikap yang jelas, yakni memberikan sanksi tegas hingga pemecatan,” pungkasnya.(LM01)
