Ambon, LensoMerah.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan transparansi di pasar modal melalui sejumlah kebijakan strategis bersama Self-Regulatory Organization (SRO).
Hal ini disampaikan OJK dalam rilis resmi yang diterima media ini, Selasa (7/4).
Pada Februari 2026, OJK telah menetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.
Sebagai tindak lanjut, pada 3 Maret 2026, BEI dan KSEI mulai mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1 persen dengan posisi data per akhir Februari 2026. Data ini selanjutnya akan diperbarui secara rutin setiap bulan melalui situs resmi BEI.
Early Warning Lewat HSC
OJK bersama BEI dan KSEI juga mengimplementasikan pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) bagi investor.
Melalui HSC, investor dapat mengetahui tingkat konsentrasi kepemilikan saham suatu perusahaan, termasuk potensi likuiditas yang terbatas. Setelah melalui pembahasan pada Februari–Maret 2026, implementasi HSC resmi diumumkan kepada publik pada 2 April 2026 melalui website BEI.
Klasifikasi Investor Lebih Detail
Upaya transparansi juga diperkuat melalui peningkatan granularitas data kepemilikan saham oleh KSEI. Kini, klasifikasi investor diperluas menjadi 39 kategori dan tipe investor.
Data dengan klasifikasi yang lebih rinci tersebut telah tersedia sejak 1 April 2026 dengan posisi data per akhir Maret 2026, dan akan dipublikasikan secara berkala setiap bulan.
Free Float Naik Jadi 15 Persen
Selain itu, OJK bersama BEI juga meningkatkan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui perubahan Peraturan BEI Nomor I-A yang diterbitkan pada 31 Maret 2026.
Kebijakan ini dilakukan secara bertahap, disertai penajaman definisi free float serta penguatan tata kelola perusahaan tercatat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan kualitas perdagangan saham.
OJK juga mendorong penguatan transparansi melalui pengaturan pelaporan pemilik manfaat (beneficial owner) bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.
Ke depan, OJK bersama BEI dan KSEI akan terus menjalin komunikasi dengan penyedia indeks global serta menghimpun masukan dari investor guna mendukung perbaikan pasar modal secara berkelanjutan.
OJK menilai, berbagai kebijakan yang ditempuh telah selaras dengan praktik terbaik di tingkat global. Bahkan, dalam beberapa aspek, Indonesia dinilai lebih unggul, terutama dalam keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen.(LM01)
