AMBON, LensoMerah.com – Di balik layanan perbankan yang semakin mudah diakses masyarakat, persoalan perlindungan nasabah masih menjadi pekerjaan rumah di Maluku.
Keluhan tentang pengembalian jaminan, dugaan transaksi yang tidak sesuai prosedur, hingga persoalan pinjaman tanpa kelengkapan legalitas memperlihatkan bahwa hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan belum sepenuhnya berjalan tanpa masalah.
Situasi ini kemudian memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan. Komisi III DPRD Provinsi Maluku menilai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di daerah perlu diperkuat.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan kritik tersebut setelah pihaknya menggelar rapat bersama Bank Maluku Malut, BRI Cabang Masohi, dan BRI Unit Passo untuk membahas berbagai pengaduan nasabah.
Menurut Wajo, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah persoalan muncul. Masyarakat juga harus dibekali pemahaman yang memadai mengenai sistem pinjaman, persyaratan kredit, serta konsekuensi hukum dan administrasi dari setiap transaksi perbankan.
“Pengawasan pihak OJK dan BI Provinsi Maluku sangat lemah dan perlu ditingkatkan. Terutama soal edukasi kepada masyarakat terkait sistem pinjaman dan permohonan kredit,” kata Wajo kepada wartawan Kamis (5/11)
Ia mengungkapkan, edukasi keuangan yang dilakukan OJK sepanjang 2026 baru menjangkau sekitar 10.000 orang. Jumlah itu dinilai belum sebanding dengan penduduk Maluku yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa.
Karena itu, DPRD meminta OJK memperluas sosialisasi agar masyarakat tidak hanya mengenal produk perbankan, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah.
Di Balik Kritik, Ada 76 Kegiatan Edukasi
Namun, gambaran mengenai kinerja edukasi OJK Maluku tidak berhenti pada angka 10.000 orang yang disampaikan DPRD.
OJK Maluku mencatat telah melaksanakan 76 kegiatan edukasi keuangan secara tatap muka hingga Juli 2026. Berbagai kegiatan tersebut menyasar kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat di wilayah kepulauan.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mencatat kegiatan edukasi itu menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
OJK juga mengembangkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui mobil edukasi keliling. Fasilitas tersebut dioptimalkan untuk menjangkau pasar, pusat keramaian, dan ruang publik sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan.
Selain kegiatan tatap muka, edukasi dilakukan melalui Financial Literacy Series dan berbagai kampanye keuangan. Bentuknya antara lain webinar, podcast, talkshow, serta kampanye media sosial yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Rangkaian kegiatan tersebut telah dimulai sejak Kick-Off Bulan Literasi Keuangan pada Mei 2026.
Pada Oktober 2026, OJK Maluku kembali memperluas jangkauan edukasi melalui Kick-Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK).
Sebanyak 190 mahasiswa dari Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), dan Universitas Islam Negeri Ambon dilibatkan dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 1 dan 2.
Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Maluku dan Phillip Sekuritas Cabang Ambon.
Tidak hanya menyasar masyarakat perkotaan, OJK juga membawa agenda edukasi ke wilayah kepulauan. Roadshow BIK dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan menyasar pelajar dan mahasiswa, termasuk Sekolah Rakyat 74 Tual, MTs Negeri 1 Maluku Tenggara, dan STIA Langgur.
Langkah ini menjadi penting mengingat tantangan literasi keuangan di Maluku tidak hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat, tetapi juga kondisi geografis yang membuat akses informasi belum merata.
Literasi Masih Tertinggal dari Inklusi
Di tengah berbagai program tersebut, data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan akses terhadap layanan keuangan.
Indeks literasi keuangan Maluku tercatat sebesar 63,87 persen. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 87,59 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
Data itu memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahamannya.
Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan, tetapi peningkatan akses tersebut harus diikuti kemampuan memahami produk, risiko, biaya, serta konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.
Sebab, masyarakat yang memiliki akses terhadap pinjaman atau produk keuangan belum tentu memahami seluruh ketentuan yang melekat pada layanan tersebut.
Di sinilah edukasi menjadi penting. Bukan hanya memperkenalkan produk perbankan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan.
Penghargaan Bukan Akhir Pekerjaan
Upaya meningkatkan literasi keuangan di Maluku juga mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Pemerintah Provinsi Maluku meraih Financial Literacy Award 2026 dari OJK RI. Penghargaan tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Penghargaan KEJAR Award juga menjadi pengakuan atas upaya memperluas akses layanan keuangan bagi kalangan pelajar
Meski demikian, penghargaan dan banyaknya kegiatan edukasi tidak serta-merta menghapus pekerjaan rumah yang masih dihadapi masyarakat.
Persoalan yang disampaikan nasabah kepada DPRD Maluku menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan.
Dalam rapat bersama Komisi III DPRD Maluku, sejumlah persoalan perbankan turut dibahas, termasuk kasus di BRI Cabang Masohi yang telah memasuki proses hukum. Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Masohi.
Persoalan pengembalian jaminan nasabah juga menjadi perhatian. Pihak bank disebut berkomitmen menyelesaikan pengembalian sertifikat paling lambat Desember 2026.
Sementara itu, persoalan di BRI Unit Passo berkaitan dengan pengalihan kewajiban pinjaman setelah nasabah meninggal dunia. Dalam pembahasan tersebut, disepakati penagihan ditahan sementara dan penyelesaian kewajiban dilakukan secara bertahap oleh pihak keluarga.
Komisi III juga menyoroti persoalan di Bank Maluku Malut Cabang Langgur yang dijadwalkan dibahas lebih lanjut bersama pihak manajemen bank.
Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa tantangan sektor jasa keuangan bukan semata-mata memperluas akses masyarakat, melainkan memastikan setiap layanan berlangsung sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan kepada nasabah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan literasi keuangan tidak cukup dihitung dari jumlah kegiatan sosialisasi, peserta yang hadir, ataupun penghargaan yang diterima.
Lebih dari itu, masyarakat harus benar-benar memahami produk keuangan yang digunakan, mampu mengenali risiko, serta memperoleh perlindungan ketika hak-haknya sebagai nasabah tidak terpenuhi.
Kritik DPRD Maluku dan catatan capaian OJK menjadi dua sisi yang perlu dipertemukan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak dibangun hanya melalui sosialisasi, tetapi juga melalui pengawasan yang efektif, transparansi, dan kepastian penyelesaian setiap pengaduan nasabah.(LM01)
