AMBON, LensoMerah.com – Kemandirian ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan seseorang. Kemampuan mengakses layanan keuangan, memperoleh pembiayaan, menabung, hingga memahami risiko investasi juga menjadi bagian penting dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Namun, kesempatan untuk mendapatkan layanan keuangan formal belum sepenuhnya merata. Bagi nelayan di wilayah pesisir, pelaku usaha mikro di daerah terpencil, hingga generasi muda yang mulai mengenal investasi, keterbatasan akses dan pengetahuan keuangan masih menjadi tantangan.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku. Melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan, OJK berupaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat sekaligus membangun kebiasaan mengelola keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Upaya tersebut menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari nelayan di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Buru Selatan, hingga mahasiswa di Kota Ambon.
Di Desa Waelihang, misalnya, OJK memperkuat Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program yang menjadi bagian dari kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru ini dirancang agar masyarakat desa, khususnya nelayan, tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai produk jasa keuangan untuk mengembangkan usaha dan melindungi keluarga.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat.
Menurut dia, peluncuran program EKI di Desa Waelihang diharapkan menjadi pemantik untuk memperluas akses keuangan masyarakat desa.
“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang,” ujar Haramain.
Tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, masyarakat juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui business matching, Aksi Inklusi Keuangan, serta bimbingan teknis bagi nelayan.
Sejumlah fasilitas keuangan diperkenalkan. PT Bank Rakyat Indonesia menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara PT Permodalan Nasional Madani menawarkan pembiayaan Mekaar Madani.
Masyarakat juga mendapatkan akses pembukaan rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara serta PT BPR Modern Express.
Di sisi lain, PT Pegadaian memperkenalkan Tabungan Emas, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dengan berbagai fasilitas tersebut, nelayan diharapkan memiliki pilihan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, membangun kebiasaan menabung, serta memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut baik kolaborasi tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mendukung perluasan akses keuangan, terutama bagi masyarakat desa dan kawasan pesisir.
Ia juga mengajak warga memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk memperkuat usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
UMKM Didekatkan dengan Lembaga Keuangan
Upaya memperluas akses keuangan tidak hanya menyasar nelayan di Kabupaten Buru. OJK Maluku juga mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Buru Selatan agar lebih mudah memperoleh pembiayaan.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan, OJK menggelar business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan kebutuhan pembiayaan, mengenal berbagai produk keuangan, sekaligus membuka peluang kemitraan dengan lembaga keuangan.
Langkah ini penting mengingat Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Komoditas kelapa, cengkeh, dan kakao menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah yang perlu didukung dengan akses pembiayaan sesuai kebutuhan usaha.
Sementara di Kabupaten Buru, OJK juga memfasilitasi pertemuan pelaku usaha minyak atsiri dengan lembaga jasa keuangan melalui kegiatan business matching di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain membuka peluang pembiayaan, kegiatan tersebut memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan mendorong terbentuknya kemitraan yang berkelanjutan.
Haramain menegaskan, perluasan akses keuangan harus disertai peningkatan literasi. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau mendapatkan pinjaman. Mereka juga harus memahami manfaat, risiko, dan cara menggunakan produk keuangan secara tepat.
“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” katanya.
Mahasiswa Juga Harus Melek Investasi
Jika nelayan dan pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha, generasi muda membutuhkan bekal pengetahuan agar mampu mengambil keputusan keuangan sejak dini.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian OJK Maluku dalam kegiatan Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang dirangkaikan dengan Sekolah Pasar Modal Level 1 dan 2 di Ambon, 5 Oktober 2026.
Sebanyak 190 mahasiswa dari Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Universitas Islam Negeri Ambon mengikuti kegiatan bertema Secure a Better Future: Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, Melek Regulasi, dan Bebas Finansial.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi OJK Maluku bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Provinsi Maluku dan Phillip Sekuritas Indonesia Cabang Ambon.
Melalui Sekolah Pasar Modal, mahasiswa diperkenalkan dengan pengelolaan keuangan, instrumen investasi, karakteristik dan risiko pasar modal, hingga cara mengenali investasi ilegal.
Mereka juga dibekali pemahaman mengenai perlindungan data pribadi serta kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital.
Haramain mengatakan, peningkatan literasi keuangan semakin penting seiring bertambah luasnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, meningkat dari 66,64 persen pada 2025. Sementara indeks inklusi keuangan naik menjadi 93,61 persen dari sebelumnya 92,74 persen.
Di Provinsi Maluku, indeks literasi keuangan tercatat 63,87 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 87,59 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan keuangan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk keuangan.
Menurut Haramain, investasi tidak boleh hanya dilihat dari potensi keuntungan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan tujuan keuangan, kemampuan finansial, serta risiko yang mungkin dihadapi.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum bagi para mahasiswa untuk membangun pola pikir dan kebiasaan keuangan yang sehat sejak dini,” ujarnya.
OJK juga berharap mahasiswa tidak berhenti sebagai peserta edukasi. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, teman sebaya, dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Dengan begitu, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen literasi keuangan yang membantu membangun budaya investasi sehat di Maluku.
Bukan Sekadar Memiliki Rekening
Perluasan akses keuangan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan Kota Ambon memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan tidak selalu sama.
Nelayan membutuhkan pembiayaan dan perlindungan kerja. Pelaku UMKM memerlukan dukungan modal untuk menjaga keberlangsungan usaha. Sementara mahasiswa membutuhkan pemahaman agar tidak salah mengambil keputusan ketika mulai berinvestasi.
Namun, ketiganya memiliki kebutuhan yang sama, yakni akses terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan sesuai kebutuhan.
Karena itu, keberhasilan inklusi keuangan tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya jumlah rekening, kepemilikan produk keuangan, atau meningkatnya akses pembiayaan.
Lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan produktivitas, mengelola risiko, dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi, OJK Maluku berupaya memastikan edukasi serta akses keuangan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Dari pesisir Waelihang hingga ruang kelas perguruan tinggi di Ambon, literasi dan inklusi keuangan diharapkan tidak berhenti sebagai program sosialisasi, tetapi menjadi bekal masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.(LM01)
