Ambon,LensoMerah.com- Keluarga besar moyang Lorenz Pattirane akhirnya buka suara setelah memenangkan sengketa lahan hingga tingkat Mahkamah Agung. Putusan Nomor 604 Tahun 2026 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menegaskan kepemilikan sah berada di tangan ahli waris Frans Pattirane Cs.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum yang dipimpin Alibasiah, SH, kepada awak media di lokasi objek sengketa, Jumat (26/03/2026), di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Alibasiah menegaskan, dalam fakta persidangan terungkap bahwa pihak Sinode memperoleh lahan melalui hibah dari pemerintah negeri (desa) Suli atau raja lama. Namun, hibah tersebut dinyatakan tidak sah karena pihak pemberi tidak memiliki hak atas objek tanah dimaksud.
“Artinya jelas, hibah itu cacat hukum. Hak atas tanah ini adalah milik Frans Pattirane Cs sebagai ahli waris langsung moyang Lorenz Pattirane,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan, jika tidak ada itikad baik dari pihak-pihak yang saat ini menguasai atau memanfaatkan lahan, maka langkah eksekusi akan segera ditempuh sesuai putusan pengadilan.
Perwakilan keluarga, Hengky Pattirane, menjelaskan bahwa total warisan keluarga mencapai 14 bidang tanah, terdiri dari 3 pusaka dan 11 tanah dati. Dari jumlah tersebut, 5 bidang menjadi objek sengketa dan seluruhnya dimenangkan oleh pihak keluarga.
Kelima tanah dati itu masing-masing Yongenteng, Tihu, Pawar, Salamenet, dan Saritu. Dari seluruh lokasi tersebut, Saritu menjadi titik utama konflik dengan pihak Sinode yang digunakan untuk kepentingan UKIM.
Kuasa hukum keluarga lainnya, Yesda de Fretes, secara tegas menyebut bangunan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang berdiri di atas lahan tersebut sebagai bangunan ilegal.
“Bangunan itu tidak punya dasar hukum. Tidak ada dokumen sah, tidak ada izin dari Badan Pertanahan, bahkan dasar pengurusan IMB pun tidak ditemukan. Ini jelas pelanggaran,” tegasnya.
Ia mendesak pihak Sinode GPM segera duduk bersama dengan pemilik sah untuk menyelesaikan persoalan ini, baik melalui mekanisme ganti rugi maupun kesepakatan hukum lainnya.
Keluarga menyebut proses hukum ini berlangsung kurang lebih tiga tahun, melewati Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.
Ais Waisapy, perwakilan keluarga, menyampaikan bahwa kemenangan ini menjadi bukti bahwa hak ahli waris akhirnya kembali setelah sebelumnya dikuasai pihak yang tidak berhak.
“Kami bersyukur, ini perjuangan panjang. Hak anak cucu akhirnya kembali,” ujarnya.
Tidak hanya berhenti pada sengketa perdata, pihak keluarga juga menyiapkan langkah hukum pidana. Hal ini termasuk dugaan penggunaan marga Pattirane oleh pihak yang tidak memiliki garis keturunan sah, hingga penjualan aset keluarga tanpa izin.
“Kami tidak akan tinggal diam. Proses hukum pidana sedang berjalan,” tegas pihak keluarga.
Kuasa hukum keluarga, Hellen Pattirane Aliwari, menambahkan bahwa seluruh gugatan yang diajukan pihak Franky Pattirane sebelumnya telah ditolak Mahkamah Agung.
“Sembilan poin gugatan ditolak semua. Ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat,” ujarnya.
Keluarga pun meminta seluruh pihak yang saat ini menempati atau menggunakan lahan sengketa untuk segera tunduk pada hukum dan menghormati putusan Mahkamah Agung.(LM01)
