Ambon,LensoMerah.com- Kuasa hukum Reno Rehatta, Margareth Oktavia Kakisina, kembali menyoroti sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait wacana pelaksanaan sumpah adat dalam polemik penetapan Raja Negeri Soya.
Kakisina menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak sumpah adat. Namun, ia menilai hal tersebut berada di luar substansi yang telah diputuskan oleh pengadilan.
“Kami sesalkan pernyataan Sekkot terkait sumpah adat di salah sstu media yang telah kami baca. Bukan berarti kami takut atau menolak sumpah adat. Sebagai anak adat, kami berdiri di atas kebenaran dan tidak takut dengan sumpah adat,” ujar Kakisina kepada media di Ambon, Kamis (26/3).
Meski demikian, ia menekankan bahwa sumpah adat bukan bagian dari amar putusan pengadilan, sehingga tidak seharusnya dijadikan fokus oleh Pemkot Ambon dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Menurut kami, sumpah adat adalah hal di luar yang diputuskan pengadilan. Kenapa Pemkot justru memikirkan itu, sementara yang harus dilaksanakan adalah putusan pengadilan,” tegasnya.
Kakisina menilai, apabila Pemkot Ambon lebih mengedepankan sumpah adat dibanding menjalankan putusan pengadilan, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.
“Kalau sumpah adat lebih diutamakan, berarti secara tidak langsung Pemkot, termasuk Wali Kota Ambon, menentang putusan pengadilan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), telah secara jelas diatur kewajiban Pemkot Ambon untuk memfasilitasi pemungutan suara antara dua calon, yakni Reno Rehatta dan Hervey Rehatta.
Selain itu, aspek mata rumah parentah juga telah dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, termasuk terkait mekanisme dan prosedur yang dinilai cacat.
“Semua sudah jelas dalam putusan PTUN, mulai dari mekanisme hingga siapa saja yang berhak. Jadi tidak perlu lagi ditambah dengan hal-hal di luar putusan, seperti sumpah adat,” jelasnya.
Kakisina juga menilai alasan Pemkot yang menyebut adanya putusan Pengadilan Negeri sebagai penghambat pelaksanaan putusan PTUN tidak tepat.
“Putusan Pengadilan Negeri itu tidak menghalangi. Jangan dijadikan alibi untuk tidak melaksanakan putusan PTUN,” tegasnya.
Lebih jauh, ia turut menyoroti kinerja Bagian Hukum Pemkot Ambon yang dinilai tidak optimal dalam mengawal proses hukum yang telah berjalan.
“Kami sangat sesalkan karena Kabag Hukum tidak berfungsi maksimal. Padahal, mereka yang mewakili Wali Kota dalam persidangan di PTUN. Seharusnya mereka paling memahami materi sengketa dan isi putusan,” ungkapnya.
Menurut Kakisina, lemahnya pemahaman terhadap substansi putusan pengadilan menjadi salah satu faktor utama lambannya tindak lanjut dari Pemkot Ambon.
“Kami melihat Pemkot Ambon, termasuk bagian hukum, sangat lemah dalam memahami roh dari putusan PTUN itu sendiri,” pungkasnya.(LM01)
