Ambon,LensoMerah.com-Kuasa hukum Reno Rehatta, Margareth Oktavia Kakisina, menyesalkan pernyataan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robby Sapulette, yang berencana meminta ahli hukum untuk menerjemahkan putusan pengadilan terkait sengketa Raja Negeri Soya.
Kakisina menilai langkah tersebut tidak tepat, mengingat putusan pengadilan, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri, telah jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Sekot yang mengatakan akan meminta ahli hukum untuk menerjemahkan putusan. Padahal, putusan PTUN sudah sangat jelas, bahkan juga ada putusan perdata dari Pengadilan Negeri,” ujar Kakisina kepada media di Ambon, Kamis (26/3).
Menurutnya, sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon justru menunjukkan kelemahan dalam memahami dan menindaklanjuti amar putusan, padahal dalam perkara tersebut Pemkot merupakan pihak tergugat.
Ia mengakui, Pemkot telah menjalankan sebagian putusan, seperti pembatalan Surat Keputusan (SK) dan penurunan raja. Namun, terdapat poin krusial yang hingga kini belum dilaksanakan.
“Pemkot sering menyampaikan bahwa mereka sudah menjalankan putusan, seperti membatalkan SK dan menurunkan raja. Namun, mereka lupa bahwa ada amar putusan yang secara tegas memerintahkan untuk memfasilitasi pemungutan suara antara Reno Rehatta dan Hervey Rehatta dalam mata rumah parentah,” tegasnya.
Kakisina menegaskan, poin tersebut merupakan inti penyelesaian sengketa, namun justru belum direalisasikan oleh Pemkot Ambon.
Lebih lanjut, ia menilai tidak ada alasan bagi Pemkot untuk mengabaikan putusan Pengadilan Negeri, apalagi menjadikannya sebagai hambatan dalam melaksanakan putusan PTUN.
Ia juga menyinggung polemik mata rumah parentah yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, dalam putusan PTUN telah ditegaskan bahwa hanya terdapat satu mata rumah parentah untuk marga Rehatta.
“Di dalam putusan, tepatnya pada halaman 77, disebutkan bahwa tidak ada beberapa mata rumah parentah untuk marga Rehatta. Hanya ada satu, yaitu Rehatta. Ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi,” katanya.
Kakisina menilai belum difasilitasinya pemungutan suara antara dua calon menunjukkan adanya indikasi perlambatan dalam penyelesaian perkara.
“Kami melihat ada indikasi memperlambat. Sampai saat ini, pemungutan suara antara dua calon, yaitu Hervey Rehatta dan klien kami Reno Rehatta, belum juga difasilitasi,” ungkapnya.
Ia berharap Pemkot Ambon, khususnya Sekot yang ditunjuk sebagai mediator, dapat memahami secara utuh isi putusan dan segera menindaklanjutinya.
Menanggapi rencana Sekot yang akan meminta pihak Universitas Pattimura untuk menerjemahkan putusan, Kakisina menegaskan hal tersebut tidak diperlukan.
“Putusan PTUN sudah sangat jelas menyatakan bahwa Reno Rehatta sah sebagai anak mata rumah Rehatta yang memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai calon Raja Negeri Soya bersama Hervey. Tugas Pemkot adalah memfasilitasi, bukan menafsirkan ulang,” jelasnya.
Ia juga menanggapi pernyataan Sekot yang menyebut pemerintah tidak dapat mengintervensi. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat dan terkesan sebagai upaya menghindari tanggung jawab.
“Memfasilitasi bukan berarti mengintervensi. Itu justru merupakan perintah langsung dalam amar putusan, khususnya pada poin keempat yang mewajibkan tergugat untuk memfasilitasi pemungutan suara,” tegasnya.
Kakisina menambahkan, mekanisme yang dimaksud dalam putusan adalah proses pemungutan suara (voting) antara dua calon yang harus difasilitasi oleh Pemkot sebagai pihak tergugat.
“Ini bukan lagi soal internal mata rumah parentah, tetapi pelaksanaan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu voting antara dua calon. Pemkot harus hadir sebagai fasilitator, bukan justru menghindar,” pungkasnya.(LM01)
